Jadikan Indonesia Basis Produksi Otomotif

VIVAnews - Indonesia berpotensi menjadi basis produksi otomotif yang berpengaruh di dunia. Pengembangan industri dasar (basic industry) industri otomotif menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen otomotif ternama di masa depan.

Demikian sambutan tertulis  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dibacakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indriati pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) di Arena Pekan Raya Jakarta, Jumat, 24 Juli 2009.
 
Pameran, kata Presiden, adalah salah satu rujukan bagi penjualan otomotif nasional maupun internasional. Membaiknya indikator perekonomian dunia maupun nasional menjadikan peluang pengembangan industri otomotif ke depan potensial.

"Pemerintah mendukung industri kendaraan bermotor dengan memperhatikan lingkungan. Sumbangan sektor ini terhadap perekonomian nasional menghasilkan efek multiplier," kata Presiden. Sektor industri akan mendorong sektor transportasi, distribusi hingga kegiatan purnajual termasuk perbengkelan.

Presiden mengharapkan, agar produsen industri otomotif terus mengembangkan industri basis. "ATPM dan industri otomotif tidak hanya memperbanyak penjualan tapi juga meningkatkan produksinya agar Indonesia jadi basis produksi otomotif," kata SBY yang dibacakan Sri Mulyani.

Pemerintah mendorong industri nasional dengan membenahi peraturan seperti pajak bea masuk, harmonisasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Tingkat penjualan memang mengalami penurunan akibat krisis triwulan pertama 2009, karena penjualan hanya sekitar 99 ribu unit atau menurun dibandingkan triwulan I-2008 sebesar 134 ribu unit.

Inisiatif untuk Menekan Dampak Pemanasan Global Terus Dilakukan

Tentunya, Presiden menambahkan, menjadi tantangan bagi Gaikindo agar tetap inovatif. Tetapi tetap optimistis investasi akan terus meningkat.


antique.putra@vivanews.com

Ali Fikri KPK

Eks Anak Buah SYL Sebut BPK Minta Uang Rp12 Miliar untuk WTP, KPK Ultimatum Begini

KPK memberikan ultimatum atas keterangan seorang pejabat Kementerian Pertanian bahwa ada oknum di BPK meminta Rp 12 miliar agar bisa menerbitkan predikat WTP.

img_title
VIVA.co.id
8 Mei 2024