- DPR.go.id
VIVA Otomotif – Hyundai Ioniq 5 akan dipakai dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Jakarta, 5-7 Oktober 2022. Lalu, apa alasan DPR RI memilih mobil listrik dari pabrikan asal Korea Selatan tersebut untuk ajang P20.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerangkan telah disediakan 55 unit Hyundai Ioniq 5. Mobil listrik yang merupakan dukungan dari PT Hyundai Indonesia untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan P20.
Indra Iskandar mengatakan, di sisi lain bila pihaknya ingin menghargai mobil listrik tersebut yang memang dirakit di dalam negeri. Dan juga sebagai bentuk kampanye ramah lingkungan.
“Ini wujud komitmen dan dukungan DPR RI untuk terus mengkampanyekan ramah lingkungan dan menghargai karya anak bangsa. Karena mobil listrik tersebut dirakit di Indonesia. Selama kegiatan P20 berlangsung mobilisasi para delegasi akan menggunakan mobil listrik yang juga akan digunakan di G20 November mendatang,” ujar Indra kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara V, Senayan, dilansir dari situs resmi DPR RI.
Nantinya mobil-mobil tersebut akan dicas lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sudah terpasang di Kompleks Parlemen. Panel surya pada PLTS berlokasi tepatnya di Taman Energi DPR yang berada di depan Gedung Nusantara.
Ketua DPR RI Puan Maharani jajal mobil listrik
- DPR.go.id
Selain ajang P20, Hyundai Ioniq 5 juga bakal digunakan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, November mendatang. Akan ada 246 unit Hyundai Ioniq 5 yang nantinya bakal dipakai oleh delegasi.
Hyundai Ioniq 5 sendiri dibanderol dengan harga Rp748 juta sampai Rp859 juta. Hadir dalam tipe Prime Standard, dan Signature Standard dapat berjalan hingga 384 kilometer dalam kondisi baterai penuh.
Soal kecepatannya, kedua varian tersebut dapat melaju dari diam ke 100 km per jam dalam waktu 8,5 detik. Sedangkan untuk tipe Prime Long Range dan Siganture Long Range jauh lebih cepat, karena hanya buth 7,4 detik.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
