- Dok: RSV Helmet
VIVA Otomotif – Helm menjadi alat pelindung kepala, yang wajib dikenakan oleh setiap pengendara motor maupun pembonceng. Fungsinya menjaga supaya tidak terjadi luka parah, akibat terbentur karena mengalami kecelakaan.
Seiring perkembangan zaman, helm juga dibuat dengan berbagai fitur baru. Mulai dari yang dibekali oleh dua kaca, sampai dengan tali pengunci yang mudah dilepas tapi tetap aman.
Kini beberapa helm juga dilengkapi dengan kemampuan untuk dipasangi perangkat komunikasi interkom, yang biasa dimanfaatkan oleh para penyuka touring.
Salah satu contohnya yakni helm half face terbaru RSV New Windtail, yang resmi diperkenalkan di ajang Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2022.
Executive Director RSV Helmet Indonesia, Richard Ryan mengatakan bahwa Windtail terbaru merupakan versi pengembangan dari model yang diperkenalkan pada 2018 silam.
"Kami telah mengembangkan seluruhnya dari Windtail teranyar ini, yang menitik-beratkan pada sisi kenyamanan, kualitas, desain, serta fitur-fiturnya," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Rabu 2 November 2022.
VIVA Otomotif: Helm RSV New Windtail
- Dok: RSV Helmet
Helm ini menggunakan material ABS murni pada cangkangnya, serta bahan polikarbonat antigores pada bagian kaca atau visor.
RSV New Windtail juga dilengkapi visor stopper, spoiler, ventilasi tepat di atas visor, serta sistem pengunci model microlock. Helm yang tersedia dalam tiga motif ini juga ramah untuk pengguna berkacamata.
"Harganya kami banderol mulai dari Rp600 ribu, dan sudah tersedia di outlet-outlet RSV dan marketplace sejak model ini kami luncurkan," tuturnya.
Selain menghadirkan helm baru, RSV juga mengenalkan warna terbaru dari model SV300 yang meliputi Charcoal Matte, Viridian Hue Matte, Silver Glossy, dan Red Glossy.
Selain penambahan warna-warna baru tersebut, juga tersedia dua motif baru yakni SV300 Wolf dan desain helm yang sudah digunakan oleh Presiden Joko Widodo.
"SV300 yang digunakan Presiden Jokowi banyak mendapatkan respons dari konsumen setia RSV. Untuk itu, kami telah memproduksinya secara massal guna memenuhi permintaan mereka," jelasnya.
Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah
Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK)
