VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai, pernyataan Prabowo Subianto mengenai pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalem adalah kedaulatan dan kewenangan Australia sepenuhnya hanyalah melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif saja.
Menurut Arsul, melihat sisi hubungan internasional secara normatif saja adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara.
"Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy. Itu old fashioned diplomacy," kata Arsul melalui pesan tertulisnya, Minggu, 25 November 2018.
Dalam praktek hubungan internasional yang sebenarnya sudah cukup lama yang dipraktekan, lanjut Arsul, banyak negara yang tidak berpaku pada aspek normatif saja dengan menyatakan bahwa suatu sikap negara adalah kedaulatan dan kewenangan negara itu sendiri.
"Australia sendiri termasuk negara yang tidak hanya membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya," katanya.
Arsul memberi contoh misal terkait dengan eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden SBY oleh intelejen Australia.
Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi. Bahkan dalam isu hukuman mati di RKUHP yang saat ini masih dibahas, Arsul yang juga anggota Panja RKUHP merasakan adanya upaya mempengaruhi dari Australia.
"Ini semuanya menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara," tuturnya.
Karena itu, menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK via Menlu Retno Marsudi yang "memprotes" pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Jerusalam tersebut bukan hal yang salah dalam praktek diplomasi dalam hubungan internasional saat ini. Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia.
"Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina," katanya.
Arsul berharap, Prabowo jangan menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Jerusalem sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. (mus)
