- VIVA/ Agustinus Hari.
VIVA - Kampanye terbuka perdana Calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto di Manado, Sulawesi Utara, Minggu lalu, 24 Maret 2019, ternyata meninggalkan persoalan. Di tengah-tengah hiruk pikuk kampanye tersebut, ternyata ada bendera tauhid berwarna hitam yang berkibar di depan panggung utama. Bendera itu sudah ada, sebelum Prabowo masuk lapangan.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado, Taufik Bilfaqih menuturkan, pembawa bendera tersebut terancam melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280, yang menyebutkan pelaksana dan peserta pemilu dilarang membawa atribut lain di luar kampanye.
"Kami tidak melihat makna bendera. Tapi pelanggarannya, tidak boleh membawa atribut lainnya selain bendera parpol atau bendera capres-cawapres. Dalam aturan jelas, jika tidak boleh membawa atribut lain di luar kampanye. Jadi, jangan kaitkan dengan hal lain selain pemilu. Kasus ini sama dengan di Makassar, di mana ada bendera Golkar berkibar di kampanye pak Prabowo. Golkar bukan pendukung, jadi itu kena aturan itu," kata Bilfaqih, Rabu 27 Maret 2019.
Ia mengatakan, Bawaslu telah membahas bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gamundu) soal pelanggaran tersebut. "Dan, rencananya Rabu hari ini akan meminta klarifikasi pihak pelaksana kampanye. Kami akan cek, di mana atribut tersebut ditemukan," ujarnya.
Bilfaqih menambahkan, saat pelaksanaan kampanye, pihaknya telah menegur dengan baik-baik ,agar bendera itu diturunkan, karena tidak sesuai Undang-undang Pemilu pasal 280 itu. Bukan karena itu bendera sensitif, tetapi karena aturan menyebutkan selain bendera parpol tidak boleh.
"Termasuk, bendera klub sepakbola pun tidak boleh. Nantinya, Bawaslu sendiri hanya bersifat rekomendasi jika ada pelanggaran pidana. Ancamannya itu bisa ada hukuman kurungan badan dan denda Rp24 juta. Yang kena, nantinya personal siapa yang membawa bendera tersebut," katanya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyampaikan masalah itu memang ada laporan di Polda Sulut. "Tapi itu bukan kewenangan kami. Silakan mengecek ke Bawaslu Manado. Polda hanya bisa mengimbau kepada masyarakat, jangan cepat terprovokasi dengan bendera atau apapun itu. Kalau masyarakat terprovokasi, maka pihak-pihak yang mengatur hal itu akan senang, jika ada gejolak di masyarakat. Sekali lagi, masyarakat jangan terpancing," ujarnya. (asp)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
