- VIVA / Ridho Permana
VIVA – Sidang sengketa pemilihan presiden telah dilaksanakan. Kini pasangam calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tinggal menunggu hasil.
Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, bahwa perjuangannya selama proses di Mahkamah Konstitusi bukan sekadar menggugat kecurangan dan mencari kebenaran. Upaya tersebut mengubah peradaban.
"Ini bukan soal menang atau kalah, tapi lebih kepada untuk mengubah peradaban. Personal DPT dan kecurangan ini kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah terus menerus hingga akhir zaman," kata Bambang Widjojanto di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Senin 24 Juni 2019.
Pria yang akrab disapa BW itu pun menyindir pernyataan Mahfud MD bahwa masalah kesalahan dalam proses pemilu seperti salah NIK, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap pemilu juga ada. Menurutnya itu bukan ucapan seorang ahli.
"Ada salah seorang ahli, salah seorang senior mantan pimpinan di MK mengatakan, oh kalau soal NIK, DPT itu setiap pemilu ada. Penyataan ini menurut saya bukan pernyataan seorang ahli, yang sangat tepat dan tidak pantas dikutip," ungkapnya.
"Kalau dia tahu ada masalah, dia harusnya mengajukan solusi, bukan kemudian menjustifikasi masalah ini. Itu sama juga dia mengatakan kejahatan sudah terjadi dari bertahun-tahun lalu dan itu tidak apa-apa," kata dia.
Kemudian, Juru bicara Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyambung ucapan BW. Bahwa yang menyampaikan itu adalah Mahfud MD. "Itu pernyataan Pak Mahfud MD," ujar Dahnil.
BW pun langsung menyambung kata-kata Dahnil. Ia berkelakar bahwa juga pernyataan ini dipermasalahkan maka Dahnil yang menyebut nama. "Dahnil yang menyatakan itu pernyataan Pak Mahfud, jadi kalau ada apa-apa, Pak Mahfud itu Dahnil yang mengatakan," katanya.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
