- vstory
VIVA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menyatakan, Pilkada Serentak 2020 perlu dilaksanakan. Walaupun saat ini masih pandemi COVID-19.
Pencoblosan akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020. Pilkada, menurutnya, bisa menjadi instrumen untuk memerangi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.
Pilkada, sambungnya, juga dapat membantu mengurangi banyaknya pemerintah daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara (Pjs) akibat kekosongan kepala daerah.
"Sebagaimana kita ketahui ada 738 pasangan calon yang memenuhi syarat," kata Hudori, Senin, 9 November 2020.
Baca juga: Ancaman Jumlah Golput Tinggi, KPU Depok Jadi Sorotan
Hudori juga menyampaikan tiga indikator kesuksesan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi ini, yaitu kualitas pilkada melalui peningkatan partisipasi publik, konsep tunggal pasangan calon, dan terutama keselamatan masyarakat saat pilkada berlangsung.
"Pertama adalah meningkatnya partisipasi publik, artinya mudah-mudahan ini akan meningkat. Kemudian, biasanya calon memiliki konsep dan gagasan untuk mengatasi masalah COVID-19 dan dampaknya. Ketiga, keselamatan masyarakat terjamin, artinya tidak terjadi atau minim terjadi penularan COVID-19," katanya.
Untuk itu, Hudori menyampaikan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada daerah-daerah. Surat berisi instruksi untuk melakukan peningkatan kedisiplinan dan protokol kesehatan di daerah yang melaksanakan pilkada.
"Penekanan kami, yang pertama mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon," katanya.
Kedua, lanjut dia, perlu ada komitmen dan integritas dari para pasangan calon dalam mematuhi kode etik pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 agar tercipta suasana yang kondusif.
"Ketiga, para paslon beserta seluruh elemen masyarakat ini menyatukan pikiran dan tindakan daerah guna pelaksanaan pilkada yang aman sesuai dengan protokol kesehatan," katanya.
