Menyoal Rancangan KUHP Rasa 'Penjajah'
- VIVA/Lilis Khalisotussurur
Delik mengenai penyebaran berita bohong dalam R-KUHP juga berpotensi ancaman kerja pers menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik. Nawawi menegaskan, upaya-upaya mengkriminalisasi kerja-kerja publikasi oleh pers tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Berdasarkan hal diatas, kami mendesak Pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam Konstitusi. Meminta pemerintah dan DPR mencabut rumusan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers," terang Direktur LBH Pers, Nawawi Bahrudin.
 Bantah Overkriminalisasi
Anggota Panja R-KUHP, Taufiqulhadi membantah ada sejumlah pasal dalam ketentuan R-KUHP yang berpotensi menghadirkan overkriminalisasi. Apabila yang dipersoalkan sejumlah elemen masyarakat atau LSM terkait dengan pasal penghinaan Presiden, maka sesungguhnya pasal tersebut menggunakan teknik delphi, atau mengumpulkan data dari berbagai responden.
"Jadi metode delphi jatuhnya penghinaan Presiden paling lama 2 tahun," kata Taufiqulhadi kepada VIVA, Rabu, 14 Februari 2018. Ia pun menegaskan bahwa Presiden adalah simbol negara yang tak boleh dihina oleh siapapun.
Politikus Nasdem ini tak ingin terpancing dengan perspektif LSM yang cenderung Barat, tidak cocok untuk Indonesia yang berbudaya Timur. LSM dinilainya hanya mewakili kepentingan Barat. Seperti pada pasal Zina, dimana para LSM itu mendesak agar menjadi delik aduan.
"Kalau LSM katakan kok itu dimasukkan? LSM bikin saja KUHP sendiri. Kami tak bikin KUHP untuk kepentingan Barat.
Justru kami diskusikan dalam konteks bangsa Indonesia," ujarnya.
Kemudian, terkait penyebaran berita bohong atau hoax, Taufiq menegaskan pers harus menjadi corong kebenaran bukan justru menyebarkan berita hoax. Makanya, Ia yakin media massa yang qualified tidak mungkin menyampaikan berita-berita hoax.
"Kecuali oleh online-online yang tak jelas. Daripada dia hancurkan ketertiban umum lebih baik diambil sikap oleh otoritas. Kami setuju pada penyebar berita hoax (dihukum). Masa kalian mau bersaing dengan berita bohong. Di jerman juga sudah diambil sikap soal hoax, bagaimana dikatakan kolonialis?," kata dia.
Nasir Jamil, anggota Panja R-KUHP, menekankan keberadaan pasal penghinaan Presiden bukan berarti Presiden tak bisa dikritik. Namun di sisi lain, harus punya peradaban, sehingga demokrasi Indonesia terarah dan mendidik masyarakat menyampaikan kritik dengan baik.