Menyoal Rancangan KUHP Rasa 'Penjajah'

Rapat di Komisi III DPR. (Ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/Lilis Khalisotussurur

"Tidak hanya pasal penghinaan terhadap Presiden, namun pasal penghinaan lainnya seperti penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, penghinaan terhadap lembaga negara, dan lainnya juga rentan menyasar siapa saja pihak-pihak yang melontarkan kritik dan aspirasinya terhadap pemerintah," ujarnya.

img_title Ciptakan Kegaduhan, SBY Kritik Aturan Penghinaan Terhadap Presiden

Menurut Nawawi, hal tersebut terjadi lantaran tidak jelasnya kategori perbuatan apa saja yang dianggap penghinaan atau bukan penghinaan. Frasa “penghinaan” dalam setiap rumusan pasal menimbulkan kerancuan dan multi tafsir, rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang menyampaikan kritik dan aspirasinya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Monumen Kolonial

img_title Polri Terbitkan Aturan Penghinaan Jokowi saat Corona

Senada, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Totok Yuliyanto, mengatakan ketentuan pemidanaan atas penghinaan terhadap Presiden di R-KUHP maupun anggota DPR di Revisi UU MD3, menimbulkan kontroversi. Selain multitafsir tanpa indikator yang jelas, juga berpotensi terjadi overkriminalisasi terhadap masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, pers, pengamat, bahkan sampai peneliti.

"Pada intinya, masyarakat tidak bisa menyatakan ekspresi dan/atau pendapatnya serta bertukar informasi faktual terkait dengan semua itu, karena berpotensi untuk dianggap sebagai suatu penghinaan yang dapat dipidana," kata Totok dalam keterangan persnya, Rabu, 14 Februari 2018.

img_title Kondisi Mahasiswa yang Digilas Barracuda Masih Kritis

Demokrasi lanjutnya, akan mengalami stagnansi ketika masyarakat dibayang-bayangi ketakutan dalam memberikan kritik terhadap orang yang mereka pilih. Ketentuan dalam R-KUHP merupakan pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Dimana, salah satu masalah fundamental dari rezim otoriter Orde Baru, adalah “pembungkaman publik”, yang merupakan warisan dari kolonial Belanda.

"Ini sesat pikir dalam konteks menjaga kehormatan," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lebih jauh, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, pemerintahan Jokowi dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi.  

Salah satu bukti R-KUHP bertentangan dengan Konstitusi adalah kembalinya pasal penghinaan Presiden, yang merupakan salah satu monumen penjajah kolonial. [Baca: Alasan Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Mau Dihidupkan]
 
"RKUHP juga memiliki banyak pasal-pasal multitafsir dan tak jelas seperti pidana penghinaan, penghinaan presiden dan lembaga negara, kriminalisasi hubungan privat, dan lain sebagainya yang pada dasarnya dapat memenjarakan siapa saja," terang Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam keterangan persnya.
 
Disamping itu, ada pasal dalam R-KUHP yang berpotensi menyasar pada pembungkaman kerja jurnalistik. Rumusan pasal yang mengatur pemidanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, rentan menyasar dan mengkriminalisasikan kerja jurnalistik yang meliput proses persidangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut