Menyoal Rancangan KUHP Rasa 'Penjajah'
- VIVA/Lilis Khalisotussurur
Keberadaan pasal penghinaan Presiden di R-KUHP pada prinsipnya kata Nasir, ingin menjaga demokrasi dan negara hukum. Sehingga setiap orang harus menyampaikan segala sesuatu dengan bertanggungjawab. "Jadi intinya ingin jaga dua, bandul demokrasi dan bandul hukum. Kita enggak ingin hukum ancam demokrasi, kita juga enggak mau demokrasi mengancam hukum," terang politikus PKS ini.
Sementara itu, politikus Gerindra yang juga anggota Panja R-KUHP, Desmond Mahesa memastikan semua pasal yang dikhawatirkan mengancam demokrasi dan kebebasan pers masih terbuka untuk dirubah melalui dialog. Asalkan, semua argumentasi yang disampaikan berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan.
Desmond tak menampik munculnya pasal-pasal karet dalam R-KUHP memicu terjadinya perdebatan, sehingga Ia mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk bergerak merespon ini.
"Sebelum di luar pembahasan, saya pikir bisa. Ada kelompok wartawan, undang pemerintah, undang dari DPR. Agar semakin jelas debatnya. Kenapa ada kesepakatan pasal ini? Sebelum ini diketok," kata Desmond di Gedung DPR RI, Rabu, 14 Februari 2018. [Baca: Fahri Hamzah Samakan Jokowi dengan Penjajah]