Menyoal Rancangan KUHP Rasa 'Penjajah'

Rapat di Komisi III DPR. (Ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/Lilis Khalisotussurur

Keberadaan pasal penghinaan Presiden di R-KUHP pada prinsipnya kata Nasir, ingin menjaga demokrasi dan negara hukum. Sehingga setiap orang harus menyampaikan segala sesuatu dengan bertanggungjawab. "Jadi intinya ingin jaga dua, bandul demokrasi dan bandul hukum. Kita enggak ingin hukum ancam demokrasi, kita juga enggak mau demokrasi mengancam hukum," terang politikus PKS ini.

img_title Ciptakan Kegaduhan, SBY Kritik Aturan Penghinaan Terhadap Presiden

Sementara itu, politikus Gerindra yang juga anggota Panja R-KUHP, Desmond Mahesa memastikan semua pasal yang dikhawatirkan mengancam demokrasi dan kebebasan pers masih terbuka untuk dirubah melalui dialog. Asalkan, semua argumentasi yang disampaikan berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Desmond tak menampik munculnya pasal-pasal karet dalam R-KUHP memicu terjadinya perdebatan, sehingga Ia mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk bergerak merespon ini.

img_title Polri Terbitkan Aturan Penghinaan Jokowi saat Corona

"Sebelum di luar pembahasan, saya pikir bisa. Ada kelompok wartawan, undang pemerintah, undang dari DPR. Agar semakin jelas debatnya. Kenapa ada kesepakatan pasal ini? Sebelum ini diketok," kata Desmond di Gedung DPR RI, Rabu, 14 Februari 2018. [Baca: Fahri Hamzah Samakan Jokowi dengan Penjajah]

Wamekumham Edward Omar Sharif Hiariej

Wamenkumham Klaim Revisi KUHP untuk Atasi Over Kapasitas Lapas

Dengan revisi KUHP diharapkan hukuman tidak hanya fisik yang membuat lapas penuh. Tapi bisa berupa pidana denda dan kerja sosial.

img_title
VIVA.co.id
14 Juni 2021
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut