Menanti Gebrakan Timnas Pencegahan Korupsi

Ilustrasi antikorupsi
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Iqbal

"Stranas PK ini memiliki fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung," kata Moeldoko, Kamis, 26 Juli 2018.

img_title Mantan Plt Bupati Sabu Raijua Jadi Tersangka Korupsi Rp3,8 Miliar, Langsung Dijebloskan ke Rutan

Dia melanjutkan pencegahan korupsi akan semakin efisien apabila beban adminstrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi melalui kolaborasi yang lebih baik. Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam perpres ini ada tiga yakni perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi dan berdampak luas bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Moeldoko juga memaparkan, bahwa Perpres Stranas PK ini semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, KemenPANRB, dan Kantor Staf Presiden.

img_title Prabowo Ungkap Kebocoran APBN Rp400 Triliun, 30 Persen Belanja Negara Diduga Hangus

Di tingkat nasional, kata dia, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada Presiden, dan memublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat.

"Dengan peraturan presiden ini, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap 3 bulan," tutur Moeldoko.

img_title KPK Sebut TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Apa Hasilnya?

KPK Menyambut Baik

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku optimistis atas terbitnya perpres dan pembentukan timnas ini, karena bisa efektif dalam mencegah korupsi. Hal ini lantaran dalam perpres itu ditekankan kolaborasi antara KPK dengan pemerintah. Kolaborasi ini tidak pernah diakomodir dalam perpres soal pencegahan korupsi sebelumnya.

"Kami lihat perpres itu positif untuk pencegahan tindak pidana korupsi karena di sana bila kami membandingkan dengan perpres sebelumnya. Ada beberapa strategi baru yang ingin dilakukan di sana yang paling ditekankan aspek kolaborasi. Jadi kolaborasi antara organ-organ di bawah presiden dengan KPK," kata Febri Diansyah kepada awak media, Kamis, 26 Juli 2018.

Pimpinan KPK, Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan), saat paparkan bukti kasus suap.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Febri mengatakan pihaknya memiliki tugas melaksanakan fungsi pencegahan korupsi dengan maksimal. Diharapkan, ke depan bersama-sama dapat mendorong pencegahan yang lebih efektif.

Dia menilai penting kolaborasi ini karena selama ini KPK alami kendala dalam membangun sistem pencegahan korupsi. Tak jarang, rekomendasi berdasarkan kajian yang dilakukan KPK tak dianggap oleh kementerian maupun lembaga terkait.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut