Menanti Gebrakan Timnas Pencegahan Korupsi

Ilustrasi antikorupsi
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Iqbal

"Tanpa kerjasama dengan eksekutif, lembaga-lembaga independen pemberantasan korupsi bisa menghadapi situasi yang sulit untuk mendorong pencegahan korupsi yang efektif," katanya.

img_title Terkuak! Modus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Pengacara Diduga Minta Rp1,5 Miliar untuk Tutup Perkara

Dia menyampaikan tipikal lembaga independen adalah melaksanakan kerja-kerja penindakan, dan menjaga independensi. Tapi bila dimaknai semuanya harus independen, pada saat yang sama KPK sendiri tak punya daya paksa untuk meminta adanya perubahan-perubahan yang mendasar dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dan itu terbukti dalam banyak kasus korupsi yang terjadi identik antara satu dengan yang lain. Bahkan, pernah terjadi sebelumnya tapi terjadi lagi.

img_title Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

"Artinya tak ada pembelajaran untuk mendorong perbaikan yang sistemik sehingga celah korupsi bisa dikurangi," ujarnya.

Adnan mengatakan semua pihak harus sadar kerja pemberantasan korpusi tak kedap pressure politik. Sistem yang baik akan ditentukan aktor politik yang sehat.

img_title Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

"Kemauan politik yang kuat akan sangat membantu upaya percepatan pemberantasan korupsi. Tantangannya ada pada pemerintah sejauh mana memiliki concern terhadap kerja pemberantasan korupsi," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menambahkan adanya sokongan dari KPK selama ini seharusnya membuat kerja-kerja itu jauh lebih efektif. Menurutnya, penting bagi pemerintah melakukan evaluasi untuk mengukur perkembangan kerja pemberantasan korupsi dari instansi mereka sendiri.

"Selama ini hanya punya IPK (Indeks Persepsi Korupsi), kenapa enggak susun sendiri secara faktual hasil pemberantasn korupsi yang telah dilakukan. Sifatnya setahun sekali dikeluarkan badan independen," tuturnya. (ren)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (baju putih)

Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp2 Triliun, Eks Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

Kejaksaan Agung atau Kejagung memeriksa mantan Wali Kota Bekasi, yaitu Mochtar Mohamad, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO).

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut