Menanti Gebrakan Timnas Pencegahan Korupsi
- ANTARA/Muhammad Iqbal
![]()
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui selama ini pencegahan tidak berjalan dengan baik. Bahkan alokasi anggaran untuk pencegahan tak signifikan.
"Jadi di satu sisi kita akui tapi di sisi lain tim nasional ini harus jelas. Karena selama ini republik ini sering sekali membentuk tim ini tim itu tapi enggak jelas. Itu yang harus dipikirkan oleh presiden. Jangan sampai ada semacam tudingan, jangan-jangan ini hanya untuk meningkatkan mendongkrak elektabilitas Presiden Jokowi jelang pencalonannya sebagai capres 2019," kata dia lagi.
Artinya, lanjut Nasir, jika tim ini tidak jelas kerjanya, tupoksinya, kewenangannya, anggarannya maka tak bisa disalahkan apabila ada tudingan hanya untuk pencitraan. Meskipun di sisi lain, dia mengapresiasi meskipun memang terlambat.
"Tapi akirnya orang tanya selama ini kemana aja? Kok baru sekarang sadarnya. Apa kendalanya kok baru sekarang sadarnya kenapa enggak dari awal pemerintahan bentuk tim ini, kenapa sekarang?" tuturnya.
Dilema KPK
Sementara itu, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyebut penerbitan perpres baru itu menjadi payung dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun dia mengakui langkah itu terlambat, dari yang seharusnya tahun lalu baru sekarang ini terbit.
Dia mengungkapkan ada beberapa modifikasi yang dilakukan dibandingkan perpers yang dikeluarkan pada era SBY. Salah satunya menyangkut tim koordinasi nasional yang leading sectornya dikendalikan oleh kpk, perpres ini berbeda pendekatannya dengan agenda pemberantasan korupsi pada era SBY.
"Masuknya KPK dalam tim itu saya kira memang memiliki dampak yang akan berbeda karena bagaimana pun selama ini hasil dari evaluasi upaya pemberantasan korupsi salah satunya karena pencegahan dianggap tak berjalan," kata Adnan saat dihubungi VIVA, Kamis, 26 Juli 2018.
![]()
Lemahnya pencegahan itu dibuktikan dari terjadinya kasus yang sama yang dilakukan aktor-aktor yang berbeda. Oleh karena itu, KPK ada di dalam tim tersebut.
Tapi, kondisi itu menurutnya juga menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah itu tidak mengganggu independensi KPK karena KPK merupakan lembaga independen yang tak sepenuhnya diatur presiden. Sementara, pencegahan tak bisa sendirian, dia harus berhubungan dengan pihak lain terutama pengendali pada wilayah eksekutif yang dimiliki presiden.