Menanti Gebrakan Timnas Pencegahan Korupsi

Ilustrasi antikorupsi
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Iqbal

Bahkan, kata dia, KPK beberapa kali mengirim surat kepada presiden lantaran rekomendasinya tidak ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga.

img_title Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp2 Triliun, Eks Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

Salah satu contohnya survei dan kajian KPK mengenai integritas di lingkungan Lapas pada 2007-2008, termasuk juga rekomendasi dari observasi yang dilakukan KPK di sejumlah lapas.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dulu ada sejumlah pencegahan yang dilakukan oleh KPK bahkan sampai KPK mengirim surat pada presiden karena ada ketidakpatuhan dari institusi-institusi di bawah presiden saat itu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh KPK," kata Febri.

img_title Terkuak! Modus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Pengacara Diduga Minta Rp1,5 Miliar untuk Tutup Perkara

Dengan kolaborasi yang diatur dalam perpres ini, KPK berharap tidak ada lagi kementerian dan lembaga yang mengabaikan rekomendasi lembaga antikorupsi untuk membangun sistem pencegahan yang efektif.

Menurut Febri dengan ada perpres ini, kementerian dan lembaga yang masih abai perbaiki sistem pencegahan korupsi sama saja dengan melanggar peraturan yang dibuat Presiden. ”Harapan di sana tantangannya ke depan, saya kira ketika ada rekomendasi-rekomendasi pencegahan maka perlu dipastikan itu benar-benar dilakukan," ujar Febri.

img_title Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

Untuk itu, Febri mengatakan implementasi Perpres Pencegahan Korupsi ini harus dikawal seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai peraturan ini menyimpang dari tujuan pembentukannya.

"Perlu kita kawal bersama agar perpres itu tidak hanya menjadi sebuah aturan (formalitas)," kata Febri.

Jangan Cuma Pencitraan

Namun, tidak semua pihak menyambut lembaga baru itu dengan terbuka. Anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Djamil memilih bersikap kritis.

"Sudah hampir selesai di ujung pemerintahannya kok baru sekarang dibentuk tim itu. Lalu tupoksinya seperti apa?" kata Nasir saat dihubungi VIVA, Kamis, 26 Juli 2018.

Jika benar ada tiga fokus utama pencegahan korupsi, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi, dia menyebut hal itu bagus. Artinya pemerintah memiliki kesabaran meskipun terlambat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tapi, Nasir menekankan tim itu harus jelas. Pembiayaan bagaimana, dari mana. Lalu apakah fungsinya hanya koordinasi atau seperti apa.

"Menurut saya memang nanti harus dijelaskan secara detail apa fungsinya. Jangan sampai kemudian ada kesan hanya untuk pencitraan belaka jelang pilpres," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut