- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Impian warga punya rumah sendiri di Jakarta, tanpa uang muka atau down payment/DP Rp0 segera terwujud. Tahun 2019, rumah tersebut resmi diisi oleh warga. Namun, jangan membayangkan jika tempat tinggal ini bentuk hunian pada umumnya, rumah murah program Pemerintah Provisi DKI Jakarta ini rupanya berbentuk apartemen.
Pilot project pembangunan program rumah DP Rp0 tahap pertama telah diresmikan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis 18 Januari 2018.
Perumahan tersebut berlokasi di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan konsep bangunan berupa apartemen. Untuk tahap kedua, berlokasi di Jalan Malaka IV, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara,
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan menjelaskan, progres pembangunan sudah lebih dari 50 persen. Dia menargetkan, rumah DP Rp0 selesai pertengahan tahun depan.
"Diperkirakan, 2019 sudah selesai. Kami membangun 780 unit," ucap Yoory, saat dihubungi VIVA, Kamis 6 September 2018.
Dia menjelaskan, setiap progres langsung dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. "Baik dalam bentuk tertulis, maupun tatap muka, semua kita laporkan. Itu juga kita lakukan ke kepala dinas," kata Yorry.
Sementara itu, Anies menegaskan, program rumah ini terus berjalan, meski tidak pernah muncul di media. Dia menjelaskan, penjualan rumah DP Rp0 langsung dilakukan, setelah pembangunan rampung.
Namun, Anies tak menyebut kapan waktunya pastinya. "Nanti, begitu siap semua dibangun. Jangan khawatir," ujar orang nomor satu di DKI ini.
Anies menambahkan, program rumah DP Rp0 merupakan salah satu program prioritas yang menjadi janji kerjanya, saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Itu jalan terus. Itu program prioritas kok. DP Rp0 itu pengalaman pribadi saya ketika mulai di Jakarta, pindah ke Jakarta dari nol. Kalau dulu tidak ada support, tanpa DP mana mungkin saya bisa punya rumah. Jadi, dari pengalaman pribadi itu, saya merasa banyak sekali nanti yang akan mendapat solusi yang sama," ujar Anies.
Berikutnya, syarat>>>
Syarat
Sementara itu, Anies menjelaskan soal pembiayaan rumah DP Rp0 ini. Implementasi program rumah tersebut didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.
Pada pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut, telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio Loan to Value untuk pembiayaan Program Perumahan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah.
Anies lantas, menyebutkan isi pasal tersebut secara lengkap. Pasal 17 tersebut berbunyi: Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
Adapun skema penyediaan rumah yang akan ditempuh, kata Anies, antara lain melalui pembangunan rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, juga melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Termasuk, melibatkan BUMD, atau BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan. Secara rata-rata, 70 persen diperuntukkan bagi komersial dan 30 persen untuk MBR.
"Di samping itu, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP Rp0 yang di dalamnya, termasuk mengatur tentang asuransi kredit," ujarnya.
Selanjutnya, ditiru Polri>>>
Ditiru Polri
Kapolri Jenderal, Polisi Tito Karnavian ternyata melirik program DP Rp0 untuk anggota Polri. Tito mengatakan, masih ada 300 ribu anggota Polri yang masih belum memiliki rumah.
"Kita masih kurang 300 ribu perumahan, untuk anggota yang 440 ribu. Kalau mengandalkan APBN sulit, karena itu saya sudah membuat skema DP 0 persen dengan bekerja sama dengan bank-bank pemerintah," ujar Tito, akhir Agustus 2018 lalu.
Selain dengan bank pemerintah, Polri juga bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI). Tito menjelaskan, pembangunan rumahnya dibiayai oleh bank, kemudian akan ada pemotongan gaji anggota.
"Kemudian, para Kapolres dan Kapolda bekerja sama dengan REI bangun perumahan buat anggota, ditawarkan kepada anggota, cocok ya. Kemudian, pembangunannya dibiayai oleh bank, Bank Mandiri, BTN, BRI semua siap, Bank Niaga," kata Tito.
Ia pun berharap, dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja pada tahun ini yang mencapai 70 persen, nantinya setiap anggota diharapkan mampu membeli rumah.
"Setelah itu, anggota nanti tinggal dipotong gajinya. Nah, dengan adanya tunjangan kinerja yang 70 persen itu sebagian bisa dipotong untuk perumahan, sebagian bisa dipakai untuk kepentingan yang lain untuk keluarga," kata Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, sudah menandatangani kerja sama tersebut dengan pihak bank. Harapannya, agar anggota polisi punya hunian yang laik.
"Saya udah genjot ini berbagai wilayah, sudah mulai melakukan kegiatan kerja sama. Saya sudah tanda tangan kerja sama dengan bank-bank, Asabri (PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)," ujarnya.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan. skema rumah DP Rp0 ini bukan terinspirasi dari program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyebut, program DP Rp0 Polri ini sudah lebih dulu dibuat.
"Enggak, kita sudah lama. Sebelum disebutkan, itu sudah ada kita. Bahkan, di beberapa tempat sudah terealisir, sekarang dimasifkan lah seluruh Indonesia," kata Setyo.
Setyo menjelaskan, mekanismenya nanti akan sama dengan KPR. Di mana, para anggota bisa mencicil membeli rumah dengan waktu tertentu dan tidak ada biaya DP.
"Iya sama. Tinggal ini harga rumahnya berapa dihitung, nanti anggota mencicil ke bank. Tidak ada DP. Karena kan, kita ada MoU oleh bank tersebut," katanya.
Selain program rumah DP Rp 0, Kapolri juga mengatakan tahun ini mulai Juli, Polri dan TNI mendapat tunjangan 70 persen. Ada juga soal program kesehatan, poliklinik anggota polri melalui BPJS. (asp)
