- VIVA.co.id/ Nur Faishal.
VIVA – Politik itu dinamis. Istilah tersebut tampaknya cocok disematkan untuk menggambarkan manuver Yusril Ihza Mahendra. Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga dikenal luas sebagai ahli hukum tata negara itu secara tiba-tiba memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.
Padahal sebelumnya, Yusril sering kedapatan mengkritik Jokowi. Misalnya saja soal utang pemerintah yang kian membengkak, penyerangan atau kriminalisasi terhadap ulama, lalu ketidaksetujuan atas penenggelaman kapal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia juga pernah mengkritik rencana Jokowi yang hendak menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Tak hanya itu, mantan Menteri Kehakiman itu pernah menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang tidak tegas sehingga membuat kinerja jajaran di bawahnya menjadi tidak jelas.
Terakhir, Yusril menjadi kuasa hukum dari Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah yang dikepalai Jokowi. Bahkan, ia masih mendampingi HTI dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait pencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Tapi kini, langkah kontras diambil Yusril. Dia memilih membela Jokowi-Ma'ruf.
Apa alasannya?
Dalam sebuah pesan kepada wartawan, Selasa 5 November 2018, Yusril menuturkan bahwa dia mengambil keputusan itu setelah berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir.
"Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu (Jokowi dan KH Ma'ruf)," kata Yusril.
Meski demikian, Yusril mengklaim tidak dibayar dalam menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tersebut. Sesuatu yang tidak masalah bagi dirinya karena pada Pilpres 2014 lalu ia juga diminta Prabowo untuk menjadi ahli di gugatan MK tanpa bayaran.
"Mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan sesuatu agar pilpres dan pemilu serentak kali ini berjalan fair, jujur dan adil, dan semua pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku," katanya.
Yusril menegaskan akan tetap bekerja secara profesional. Hal yang selalu ia lakukan, ketika menangani pihak-pihak yang terkait dengan politik misalnya saja Partai Golkar. Kini, dia siap pasang badan membela Jokowi-Ma'ruf.
"Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf yang dilanggar, beliau dihujat, dicaci dan difitnah misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya," ujarnya.
Gulingkan Yusril
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
