Geliat Ekonomi Kreatif Dunia
- ANTARA FOTO/Ayu Restika Sari
Di Inggris pada tahun 1998 di bawah pemerintahan Tony Blair, mereka menciptakan organisasi seperti Bekraf yang disebut DCMS (Department for Digital, Culture, Media and Sport). Mereka seperti badan pemerintah untuk menghasilkan statistik, mencari para intelektual industri dan menempatkan mereka bersama-sama sebagai satu sektor secara keseluruhan.
Itulah dorongan label baru menuju partisipasi kelas menengah yang sudah mulai stabil dari segi pemasukan dan sebagainya. Ini juga tentang keinginan untuk berpartisipasi dalam industri kreatif.
Jadi pada tahun 1998, pemerintah Inggris pertama kali muncul dengan konsep industri kreatif ini sebagai dokumen pemetaan pertama dunia yang diproduksi oleh pemerintah Inggris.
Di negara-negara seperti di AS dan Inggris, ekonomi kreatif adalah solusi masalah era post-industrial di kota-kota besar dan seringkali pemerintah daerah yang begitu bersemangat untuk mempromosikan dan meregenerasi kota-kota mereka melalui industri kreatif. Namun, ketika PBB seperti UNESCO dan UNCTAD bergabung untuk mengembangkan kebijakan semacam ini di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, mereka memiliki pendekatan yang berbeda.
Pendekatannya biasanya tentang menghapus kemiskinan di negara-negara berkembang dan menyediakan semacam tindakan terkoordinasi internasional di sekitar kolaborasi global dalam industri kreatif. Karena idenya adalah bahwa negara ini ingin mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Jadi itulah mengapa saya pikir mereka selalu mensponsori atau berinvestasi dalam usaha mengembangkan sektor ekonomi kreatif di negara berkembang. Karena ini tentang peran mereka di ruang internasional.
Apa tantangan terbesar dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif?
Saya pikir tantangan terbesarnya adalah dalam hal pendidikan. Orang sering tidak membicarakan budaya. Padahal mendapatkan pendidikan tentang budaya adalah hak asasi manusia. Di banyak negara di dunia, termasuk di negara-negara maju dan berkembang, seringkali orang yang sangat kaya memiliki akses ke pendidikan budaya. Namun, tidak umum bagi anak-anak dengan latar belakang yang sangat miskin bisa melihat pameran budaya dan dapat memiliki pengetahuan untuk memahaminya.
Menurut saya, sudah menjadi tugas utama pemerintah, baik di negara-negara maju dan berkembang untuk memasukkan pendidikan budaya ke dalam kurikulum nasional. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mempelajari budaya, memahami budaya dan mendidik mereka dalam cara-cara yang sesuai dengan budaya lokal.
