Pemilu Selesai, Nyawa Tergadai
- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Hasyim berargumen dengan kembali dipecahnya pemilu ke depan, aspek politik akan terjadi konsolidasi politik yang semakin stabil karena koalisi parpol dibangun pada bagian awal (pencalonan). Selain itu, aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, beban penyelenggara pemilu lebih proporsional dan tidak terjadi penumpukan beban yang berlebih.
“Aspek pemilih. Pemilih akan lebih mudah dalam menentukan pilihan karena pemilih lebih fokus dihadapkan kepada pilihan pejabat nasional dan pejabat daerah dalam dua pemilu yang berbeda. Aspek kampanye, isu-isu kampanye semakin fokus dengan isu nasional dan isu daerah yang dikampanyekan dalam pemilu yang terpisah,” katanya.
Evaluasi dan usulan agar pelaksanaan pemilu serentak ditinjau ulang mungkin hanya menjadi wacana kelompok elite. Tapi bagi para pelaksana tugas pemilu, harapan mereka tak muluk.
Ketua KPU Kota Malang, Zainudin mengatakan, salah satu rekomendasi dari hasil evaluasi mereka adalah jaminan asuransi untuk para petugas, baik anggota PPS maupun PPK yang terlibat aktif dalam proses pemilu.
Rekomendasi itu akan dikirimkan ke KPU Provinsi agar dilanjutkan ke KPU RI. Sebab, peristiwa anggota PPS meninggal dunia karena kelelahan bukan pertama kali di Kota Malang. Pada Pemilu 2014 salah satu anggota PPS di Sukun, Kota Malang juga meninggal dunia usai bertugas di TPS.
"Memang belum ada asuransi karena belum masuk ke anggaran 2019. Soal asuransi ini akan dijadikan evaluasi dan kita laporkan ke provinsi. Ini akan kami sampaikan soal asuransi karena ini tidak terjadi sekali. Ini kedua kalinya, di 2014 ada di Sukun juga meninggal dunia, Pemilu 2014 silam," tutur Zainudin.
Karut marut proses penghitungan suara akibat beratnya beban kerja mungkin hanya menjadi isu di tataran elite. Tapi bagi kelompok akar rumput, mereka hanya butuh kejelasan dan jaminan atas kerja mereka.
Apalagi, para petugas itu ternyata menerima honor yang tak terlalu besar. Hanya kisaran Rp400 ribu hingga Rp550 ribu per orang. Sungguh tak sebanding honor yang mereka dapatkan jika dibanding risiko yang harus mereka hadapi untuk bertugas, termasuk bertaruh nyawa. (art)
Pakar Hukum Curiga Ketua KPPS Coblos 18 Surat Suara Pramono-Rano Ada yang Suruh
Peristiwa dicoblosnya 18 surat suara oleh Ketua KPPS di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno, masih dipersoalkan. Ada yang nyuruh?
