Meredam People Power
VIVA – Massa pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai bergerak dari daerah masing-masing menuju Ibu Kota Jakarta. Tak hanya mereka yang tinggal di Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi bergerak menuruti seruan aksi 'people power' mengepung kantor pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu besok.
Rencana aksi di depan kantor KPU bertepatan dengan pengumuman hasil Pemilu 2019 (Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif), Rabu, 22 Mei 2019. Massa pendukung capres cawapres 02 itu akan turun ke jalan memprotes kecurangan Pemilu 2019 yang diklaim terstruktur, sistematis, masif (TSM).
Selama sebulan lebih, setelah pemungutan suara 17 April 2019 hingga proses rekapitulasi, kubu 02 paling gencar memprotes berbagai kecurangan yang terjadi. Mereka mengklaim banyak menemukan kecurangan di berbagai level.
Mulai dari TPS saat pemungutan suara, surat suara tercoblos, netralitas aparatur negara, hingga proses rekapitulasi di KPU pusat.Â
Belum lagi persoalan teknis yang sering dialami KPU, hingga capres-cawapres 02 yang selalu jadi korban salah input data C1. Gara-gara salah input, suara Prabowo-Sandiaga yang awalnya unggul berbalik kalah. Walau pada akhirnya kesalahan itu diakui KPU dan diperbaiki.
Seruan 'people power' sejatinya digaungkan Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikenal paling kritis pada rezim Jokowi. Di masa kampanye pilpres, tokoh Reformasi 1998 itu pernah mengancam akan menggerakkan massa dalam jumlah besar (people power) kalau terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019.
Pidato yang sering diucapkan Amien Rais selama masa kampanye Pemilu Presiden 2019 itu, bak 'sihir' bagi pendukung fanatik Prabowo-Sandi akan seruan aksi turun ke jalan. Apalagi, seruan itu diamini capres 02, Prabowo Subianto.
Dalam acara kampanye akbarnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, 7 April 2019 lalu, Prabowo mengingatkan seruan people power itu bukan untuk bertindak anarkistis, melainkan sikap protes rakyat andai terjadi kecurangan pemilu.
Rakyat yang menyetujui ajakan itu, katanya, tak akan berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi protes damai.
"Tinggal 20 juta rakyat duduk, duduk saja, enggak usah ngapa-ngapain—tapi sebulan… Kalau ada ketidakadilan," kata Prabowo ketika berpidato di hadapan massa pendukungnya kala itu.
