Meredam People Power
Kelompok ini memiliki rekam jejak aksi terorisme di beberapa kasus. Pertama di Mapolres Surakarta dan melakukan beberapa aksi di Indonesia, termasuk jejaringnya ini yang dikategorikan Mujahidin Indonesia Timur, atau kelompok Santoso yang ada di Poso.
Selain mendeteksi potensi serangan teroris di 22 Mei di KPU Jakarta, Polri melalui jaringan kapolda seluruh Indonesia mengeluarkan imbauan kepada para warganya agar tidak ke Jakarta pada tanggal tersebut.Â
Berbagai upaya dilakukan, mulai dari menggandeng kepala daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membujuk masyarakat, hingga razia kendaraan menghalau warga yang akan ke Jakarta mengikuti aksi 'people power' di depan kantor KPU.
Seperti di Jawa Timur, Kapolda mengklaim lebih dari seribu orang yang akan mengikuti aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat digagalkan berangkat ke Jakarta. Mereka terjaring razia gabungan Polri/TNI di sejumlah daerah di Jatim. Ada pula beberapa yang berasal dari luar Jawa, yang transit di Jawa Timur sebelum ke Jakarta
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, penggagalan keberangkatan dengan cara persuasif. Dia menuturkan, aparat berhasil memberikan pemahaman kepada calon massa aksi hingga mereka memahami dan mau kembali ke daerahnya masing-masing.
Mantan wakil kepala Baintelkam Mabes Polri itu menegaskan, razia dan sweeping akan terus dilakukan oleh aparat gabungan sampai 21 Mei, menjelang hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta pada 22 Mei. Di hari itulah aksi GNKR dikabarkan akan digelar oleh kelompok massa tertentu
Pengamanan Berlapis
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan, pengamanan maksimal pada hari pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk tidak mentolerir setiap pelanggaran yang terjadi, dan pasti ditindak tegas.Â
"Kita akan mengamankan secara maksimal, kita sudah siapkan rencana rencana pengamanan yang melibatkan personel yang cukup agar masyarakat juga merasa terjamin sepanjang semua mengikuti aturan hukum maka akan baik-baik saja," kata Tito di kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.Â
Namun, menurutnya, jika nanti ada pihak yang merasa keberatan mengikuti aturan hukum, maka tentu Polri akan melakukan pengamanan juga. "Kalau ada pelanggaran hukum kita akan melakukan penindakan hukum sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.Â
