Tak Cukup Maaf Demi Papua

Reaksi Cepat Pemerintah

Baca Juga

Polda Papua Catat 25 Warga Sipil dan 4 Personel TNI-Polri Tewas Akibat Ulah KKB

Aksi massa di Papua mengejutkan Jakarta. Pemerintah bergerak cepat terkait rusuh yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Menko Polhukam Wiranto meminta aparat keamanan memulihkan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat. Kemenko Polhukam segera menggelar rapat koordinasi menyikapi rentetan peristiwa yang berbuntut kerusuhan di Papua. Usai rapat, Menkopolhukam Wiranto menginstruksikan pengusutan secara tuntas para pelanggar hukum.

"Telah diinstruksikan untuk lakukan pengusutan bagi siapapun yang dianggap lakukan pelanggaran hukum. Dan akan kita usut siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan negatif," kata Wiranto di kantornya di Jakarta Pusat, Senin kemarin, 19 Agustus 2019. Wiranto juga memastikan, ia akan segera datang ke Papua. Menurut Wiranto kedatangannya ke Papua memang sudah diagendakan sejak lama. 

Baca Juga

Anggota KKB Pimpinan Kopi Tua Heluka Ditangkap! Ternyata Pelaku Penembakan ASN

Hari itu juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berusaha membangun komunikasi dengan berbagai tokoh di Papua. Panglima memastikan akan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama demi memulihkan kembali situasi.

"Kita akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kita tetap merekatkan persatuan di wilayah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan. Sangat penting komunikasi," kata Hadi, Senin 19 Agustus 2019.

Baca Juga

Pemerintah Percepat Pembangunan Papua, Masyarakat Harus Jaga Kondusivitas

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Khofifah mengatakan, insiden yang menimpa mahasiswa Papua itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Oknum tersebut diduga sengaja membuat provokasi untuk menyulut massa.

"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas nama masyarakat Jatim, sekali lagi (kejadian tersebut) itu tidak mewakili masyarakat JatimYang terkonfirmasi ke beberapa elemen kemudian menimbulkan sensitivitas adalah kalimat-kalimat yang kurang sepantasnya terucap. Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal itu tidak mewakili masyarakat Jatim," ujar Khofifah, Senin , 19 Agustus 2019.

Kemendagri juga segera bertindak. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah saat ini tengah fokus meredam konflik di Manokwari, Papua Barat agar rusuh yang terjadi tidak berkepanjangan. 

Salah satu upaya pemerintah dalam meredam konflik tersebut adalah memfasilitasi pertemuan tiga kepala daerah, yaitu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Gubernur Papua, Lukas Enembe; dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Halaman Selanjutnya

"Baru saja saya telepon dengan Pak Gubernur Papua, beliau akan segera mencari waktu yang tepat ke Jawa Timur, ketemu dengan Gubernur Jawa Timur. Saya minta juga mengajak Gubernur Papua Barat," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin malam, 19 Agustus 2019.  Ia menambahkan, pertemuan tiga pimpinan kepala daerah itu dilakukan, guna meluruskan isu-isu miring yang beredar di media sosial.