Tak Cukup Maaf Demi Papua

"Baru saja saya telepon dengan Pak Gubernur Papua, beliau akan segera mencari waktu yang tepat ke Jawa Timur, ketemu dengan Gubernur Jawa Timur. Saya minta juga mengajak Gubernur Papua Barat," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin malam, 19 Agustus 2019.  Ia menambahkan, pertemuan tiga pimpinan kepala daerah itu dilakukan, guna meluruskan isu-isu miring yang beredar di media sosial. 

Baca Juga

Satgas PKH Cabut Izin Tambang Emas Ilegal di Nabire Papua, 3.500 Hektare Kembali ke Negara

Presiden Joko Widodo juga bereaksi. Kepada wartawan ia meminta agar semua pihak menahan diri dan saling memaafkan. "Saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah memaafkan. Emosi itu boleh tetapi memaafkan lebih baik. Sabar itu lebih baik," kata Jokowi di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin 19 Agustus 2019. 

 "Yakinlah pemerintah terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," ujarnya menambahkan. 

Baca Juga

TNI Temukan Senjata Caracal di Gua Maybrat, Ternyata Dirampas OPM saat Serang Marinir

Minta Maaf Tak Cukup

Gerak cepat dan permintaan maaf pemerintah ternyata belum dianggap cukup. Pemerintah dinilai lalai sejak awal karena sempat membiarkan terjadinya tindak kekerasan pada mahasiswa Papua tanpa mendudukkan perkara dengan jelas. Aksi polisi yang menembakkan gas air mata saat meminta mahasiswa Papua keluar dari asrama di Surabaya dianggap brutal. Apalagi kata-kata yang diteriakkan sangat tak pantas karena menyamakan manusia dengan binatang.

Baca Juga

BMKG Ungkap Kapan Hujan Mulai Guyur Wilayah Terdampak Karhutla

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan hal ini menjadi bukti rendahnya penghormatan terhadap HAM Papua, sekaligus memburuknya situasi HAM di Papua.

“Ini adalah sinyal rendahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia Papua, sekaligus sinyal memburuknya situasi HAM Papua. Kejadian di Surabaya, memperlihatkan bagaimana aparat negara dan kelompok non-negara bersama-sama melakukan tindakan-tindakan represif dan diskriminatif bernuansa kebencian rasial dan permusuhan terhadap mahasiswa Papua," kata Usman.

Usman mensinyalir, tindakan aparat yang justru ikut mengepung asrama dan menggunakan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata, mendobrak gerbang asrama dan melakukan penangkapan sewenang-wenang itulah yang akhirnya mendorong protes dan kemarahan orang Papua di Manokwari dan wilayah lainnya. Apalagi kejadian terhadap mahasiswa Papua di Surabaya bukan yang pertama. Malang, Semarang dan Yogya aksi serupa pernah juga terjadi. 

Halaman Selanjutnya

Usman menegaskan, Amnesty International percaya tindakan-tindakan kekerasan dan kebencian rasial terhadap orang-orang Papua tersebut juga dapat berkontribusi pada eskalasi lingkaran kekerasan, termasuk terhadap aparat keamanan sendiri maupun warga yang lainnya di Papua.