Tak Cukup Maaf Demi Papua

Warga Papua menyalakan lilin saat aksi damai di Bundaran Tugu Perdamaian Timika Indah, Mimika, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding

Yati menyarankan Presiden Jokowi untuk belajar pada cara Gus Dur menangani Papua. "Jokowi harus belajar pada Gus Dur, bagaimana Gus Dur membolehkan bendera bintang kejora. Ini kan soal perspektif Jakarta, tentang nasionalisme NKRI harga mati, tapi menutup mata apa yang menjadi aspirasi masyarakat," kata Yati di kantor KontraS, Selasa, 20 Agustus 2019. 

img_title TNI Temukan Senjata Caracal di Gua Maybrat, Ternyata Dirampas OPM saat Serang Marinir

Kalaupun ada pengibaran bendera dan itu tak merugikan, tak gunakan kekerasan, seharusnya tak ada tindakan pidana sama sekali. Tak ada kriminalisasi sama sekali," kata Yati menambahkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, ekspresi politik masyarakat Papua harus dibuka. Meskipun kalau ada masyarakat Papua yang melakukan kekerasan juga harus diproses hukum. 

img_title BMKG Ungkap Kapan Hujan Mulai Guyur Wilayah Terdampak Karhutla

"Ekspresi politik untuk menyampaikan tentang kemerdekaan hak-hak politik itu harus dijamin oleh UU. Tapi kalau OPM melakukan kekerasan tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran ham ya itu harus diproses dan harus dimintai pertanggungjwaban," kata Yati. (ren)
 

Jaksa Agung sekaligus Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, ST Burhanuddin (ketiga kiri)

Satgas PKH Cabut Izin Tambang Emas Ilegal di Nabire Papua, 3.500 Hektare Kembali ke Negara

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap Izin tambang emas PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Nabire, Papua Tengah.

img_title
VIVA.co.id
23 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut