Tak Cukup Maaf Demi Papua

Usman menegaskan, Amnesty International percaya tindakan-tindakan kekerasan dan kebencian rasial terhadap orang-orang Papua tersebut juga dapat berkontribusi pada eskalasi lingkaran kekerasan, termasuk terhadap aparat keamanan sendiri maupun warga yang lainnya di Papua.

Baca Juga

Dari Aceh hingga Papua, Ini Kekayaan Kopi Indonesia yang Tak Banyak Diketahui

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyayangkan pembiaran yang dilakukan aparat ketika asrama mahasiswa Papua dikepung dan orang-orangnya diteriaki. Bahkan aparat ikut melontarkan kata-kata yang sama,  ketika mahasiswa Papua diteriaki dengan kata-kata yang tak pantas.

Rukka meyakini, kerusuhan di Manokwari tersulut atas tindakan rasial organisasi massa tertentu kepada mahasiswa asal Papua dan Papua Barat di Malang serta Surabaya kemarin. Lalu, ormas tertentu melakukan pengepungan terhadap asrama mahasiswa asal Papua dan Papua Barat.

Baca Juga

TEP Unhas Gandeng Polisi untuk Atasi Krisis Air di Papua Barat, Salurkan Bantuan ke Rumah-Rumah Warga

"Dalam pengepungan, ormas tertentu mengejek mahasiswa Papua dan Papua Barat dengan sebutan binatang. Tindakan ormas termasuk aparat, bukan tindakan yang beradab. Tidak pantas menyebut manusia lain menyebut monyet," ujarnya. 

Ia meminta aparat mengusut tuntas dan memberi tindakan hukum pada pelaku yang menyampaikan ujaran rasis dan merendahkan kepada mahasiswa Papua. 

Baca Juga

Sinkronkan Percepatan Pembangunan Papua, BNPP Dorong Perbatasan Jadi Bagian Transformasi Kawasan

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menilai tindakan Presiden Jokowi yang meminta untuk bersabar dan saling memaafkan sangat tidak cukup. Dengan tegas Yati mengatakan, saling memaafkan sangat tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah di Papua. Menurut Yati, presiden seharusnya meminta maaf atas rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. 

Ia mengatakan, Jokowi juga harusnya menegaskan, mereka yang terlibat dengan tindakan-tindakan kekerasan juga harus diproses hukum. Tapi hal itu tak dilakukan. 

Bagi Yati, perspektif NKRI harga mati juga tidak adil. Sebab, perspektif itu malah menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Begitupun kalau terjadi kerusuhan dan kekerasan di Manokwari, maka jangan hanya dilihat dalam konteks kerusuhan kekerasan, tapi mengapa itu terjadi. Yati yakin, kerusuhan yang terjadi berhubungan dengan ketidakadilan dan tindakan diskriminasi. 

"Sekali lagi, itu ada hubungannya dengan ketidakadilan, tindakan-tindakan diskriminatif pada warga Papua. Dan saya rasa masyarakat Papua dan warga Papua sudah sangat sabar, karena tindakan-tindakan seperti ini bukan baru pertama mereka terima, ini sudah sesuatu yang kadangkala dianggap biasa dan dibiarkan terus menerus,"  ujarnya. 

Halaman Selanjutnya

Yati menyarankan Presiden Jokowi untuk belajar pada cara Gus Dur menangani Papua. "Jokowi harus belajar pada Gus Dur, bagaimana Gus Dur membolehkan bendera bintang kejora. Ini kan soal perspektif Jakarta, tentang nasionalisme NKRI harga mati, tapi menutup mata apa yang menjadi aspirasi masyarakat," kata Yati di kantor KontraS, Selasa, 20 Agustus 2019.