Bom Medan dan Deradikalisasi Setengah Matang

Penggunaan framework rasional ini menjadi penting karena mampu menjawab dua hal, yaitu kondisi yang memunculkan dan kondisi yang meredam terjadinya teror.

Baca Juga

7 Korban Bom Bunuh Diri di Medan Terima Kompensasi Rp140 Juta

Program Deradikalisasi Gagal?

Ledakan di Polrestabes Medan ini terjadi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Akhir Oktober lalu, saat membuka rapat terbatas dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan yang ia sebut sebagai gerakan radikalisme. 

Baca Juga

Ketemu Gojek dan Grab, Menkominfo Singgung Bom Medan

Saat itu, Jokowi juga mengusulkan menggunakan istilah baru untuk mencegah penyebaran radikalisme dengan menggunakan diksi 'manipulator agama'. "Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi saat itu. 

Jokowi tak main-main menyiapkan amunisi untuk meredam radikalisme. Ia mengangkat Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri, lalu mengangkat Idham Aziz menjadi Kapolri menggantikan Tito. Kedua pejabat Polri ini saling bekerja sama dalam beberapa kali penggerebekan dan penyergapan pelaku teror. Salah satunya adalah penggerebekan Dr. Azhari di Batu, Malang. 

Baca Juga

Bahas Deradikalisasi, Rektor UIN Sumut dan TGB Temui Mahfud MD

Jokowi juga mengangkat Fachrul Razi, purnawirawan TNI, sebagai Menteri Agama. Bahkan terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK juga konon bagian dari upaya meredam isu radikalisme di tubuh KPK. 

Pengamat terorisme dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Zaki Mubarak, memastikan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah tak sepenuhnya gagal, meski terjadi bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Menurutnya, tetap ada capaian keberhasilan meski butuh waktu untuk menganggap program ini telah tuntas. 

"Bagaimanapun serpihan-serpihan sel jihadis enggak semua terdeteksi, meski banyak amir dan tokoh-tokohnya di penjara dan sudah tewas. Serpihan-serpihan teroris ini yang saat ini terus melakukan amaliah, karena ideologinya msh terus hidup," ujarnya. 

Zaki menjelaskan, jihad bagi mereka sebagai fardhu ain (kewajiban) yang mengikat bagi semua individu. Mereka mempraktikkan itu, dan menganggap polisi sebagai taghut yang utama karena menghalangi keberhasilan jihad. "Polisilah yang selama ini melakukan penindakan terhadap para jihadis, sehingga polisi dianggap sebagai penghalang utama. Sebab itulah mereka disasar oleh teroris," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Menteri Agama Fachrul Razi juga menolak mengaitkan aksi teror di Polrestabes Medan dengan kegagalan program deradikalisasi yang gencar dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Menurut Menag, program deradikalisasi akan terus berjalan, meski keberhasilannya tak bisa diukur secara mutlak. Program kontra terorisme dinilai efektif memutus mata rantai paham radikal yang bertumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.