PBNU Ingin Kembali ke 'Orde Baru'

VIVA –  Setelah Mendagri Tito Karnavian mengusulkan Pilkada Asimetris, kini publik kembali dikejutkan dengan wacana mengembalikan pemilihan Presiden dan wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR]. 

Baca Juga

Singa Muda Hanura Gelar Dialog Kebangsaan, Soroti Ongkos Politik hingga Dorong Revisi UU Parpol

Wacana ini dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj saat bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo. Melalui pernyataan tertulisnya, Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Said Aqil Siradj sebagai pimpinan tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

"Kami juga mendapatkan masukan dari PBNU, pertama, soal usulan agar pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR dan tidak melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu 27 November 2019.

Baca Juga

Advokat PPP se-Indonesia Siap Lawan Upaya 'Begal Politik' hingga Pemilu 2029

Usulan itu disebut Bamsoet berdasarkan keputusan Munas NU pada 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Bamsoet mengatakan, ketika itu ada pernyataan "pemilihan presiden dan wakil presiden (melalui MPR) lebih tinggi kemaslahatannya ketimbang langsung'.

"Karena (kalau langsung) lebih banyak mudharatnya. Itu adalah hasil Munas NU di Pesantren Kempek, di Cirebon pada tahun 2012," ujar Bamsoet. 

Baca Juga

Hanura Harap Kualitas Pemilu di 2029 Meningkat, Usulkan Skema Ini

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj 

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, ide presiden kembali dipilih oleh MPR itu berawal dari para kiai-kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012 lalu.

Said Aqil Siroj mengklaim, pihaknya mendukung pemilihan presiden melalui MPR berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2012. Kala itu, Musyawarah dihelat di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Said Aqil mengklaim para kiai dan ulama NU menganggap pemilihan presiden secara langsung membuat ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi. 

"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu? Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Tidak ada kepentingan politik praksis, tidak," kata Said.

Beda Suara

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berbeda pendapat. Hidayat, yang juga anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan bahwa pemilihan yang diwakili oleh MPR belum menjadi kebutuhan yang mendesak. 

Halaman Selanjutnya

Menurut Hidayat Nur Wahid,  PKS sudah menganggap usulan itu bukan prioritas untuk dibahas. PKS tetap berpandangan pada Undang-undang saat ini yang mengatur bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat.