Omnibus Law Cilaka, Digadang Pemerintah Diprotes Pekerja

VIVA – Wajah dan nada bicara Taqi terasa datar. Namun, tekad kerasnya tetap muncul. Aktivis Epistima Institute itu dengan tegas mengatakan memilih berada pada barisan oposisi yang menentang pengesahan omnibus law. 

Baca Juga

Sejumlah Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Anak Krakatau, Pemerintah Pastikan Refund Tiket Pesawat 100%

"Jika tidak ada yang memposisikan diri sebagai oposisi, maka pemerintah akan seenaknya saja menuju pengesahan RUU omnibus law, terutama RUU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja)," ujarnya di gedung YLBHI, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. 

Bersama 44 elemen dari berbagai wilayah yang menyebut diri sebagai Fraksi Rakyat Indonesia, Taqi dan teman-temannya mendeklarasikan gerakan menolak omnibus law, sebuah RUU sapu jagat yang saat ini drafnya sudah berada di tangan DPR RI. Meski mendapat banyak penolakan, pemerintah sepertinya tutup mata dan tetap mendorong pembahasan dan pengesahaan RUU yang akan mengatur perihal lapangan kerja dan perpajakan ini. 

Baca Juga

Abu Vulkanik Anak Krakatau Kepung Jabodetabek, Pemerintah Bakal Terapkan PJJ?

Sejak awal kemunculannnya, RUU ini sudah mendapat banyak penolakan. Tak hanya dari kalangan buruh, namun juga dari aktivis HAM dan perempuan. Aksi unjuk rasa menolak rancangan regulasi ini pun terus disuarakan. 

Tapi, penolakan tersebut seperti angin lalu. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan 50 RUU masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Empat di antaranya mencakup omnibus law. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menjelaskan, penentuan prolegnas telah melalui rapat bersama pimpinan komisi I hingga komisi XI DPR.

Baca Juga

Strategi Pemerintah Perluas Jejaring demi Kenalkan Ragam Layanan Maritim dan Perkapalan RI

"Rapat diselenggarakan mengingat masih ada beberapa usulan terkait RUU prolegnas. Dalam rapat tersebut semua pimpinan komisi dan anggota pada prinsipnya dapat memahami penjelasan Baleg terhadap hasil RUU prolgenas," ujar Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 22 Januari 2020.

Konsep Buruh Jaman Hindia Belanda

Omnibus Law disiapkan pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Undang-undang payung tersebut akan menggabungkan peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru yang bertujuan mengatasi tumpang tindihnya regulasi dan memangkas kendala birokrasi. 

Di antara empat RUU Omnibus Law yang masuk prolegnas, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) paling banyak menuai protes. RUU ini dianggap sebagai RUU yang sangat tidak berpihak pada tenaga kerja dan membuat Indonesia mundur ratusan tahun.  Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) melalui konferensi pers yang digelar di gedung YLBHI, Kamis, 30 Januari 2020 menjadi gerakan yang cukup besar karena menggabungkan puluhan elemen lain yang ikut menolak RUU Cilaka. 

Halaman Selanjutnya

Nining Elitos, perwakilan dari FRI, menyebutkan, Omnibus Law RUU Cilaka merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial.