Kisruh Corona di Natuna
- ANTARA FOTO/Cherman
VIVA – Warga Natuna di Kepulauan Riau resah. Mereka menggelar unjuk rasa menolak kedatangan 238 WNI dari Wuhan, China. Mereka menolak kedatangan WNI tersebut. Sementara sebagian besar lainnya memilih untuk keluar dari Natuna.Â
Cepatnya penyebaran informasi soal Virus Corona, termasuk dampak yang ditimbulkan, juga sampai ke warga Natuna. Situasi menjadi tidak kondusif setelah warga Natuna mendapatkan informasi bahwa WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, kota pertama tempat virus ada dan menyebar luas, akan dikarantina di wilayah mereka.
Dampaknya, warga menutup toko mereka, pemerintah daerah memutuskan meliburkan seluruh sekolah selama 14 hari sesuai masa karantina, pasar-pasar juga tak mau buka dan melakukan transaksi perdagangan. Keputusan meliburkan sekolah membuat warga leluasa mengajak serta anak mereka untuk meninggalkan Natuna. Mereka memilih eksodus, hingga situasi kembali kondusif. Belakangan, Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Daerah Natuna mencabut surat keputusan soal meliburkan sekolah.Â
Kegelisahan dan kecemasan warga Natuna yang berujung pada demonstrasi dan eksodus dibenarkan oleh Ketua DPRD Natuna Kepulauan Riau, Andes Putra. Menurut Andes, hal tersebut terpicu setelah warga melihat ketidakseriusan perwakilan pemerintah pusat di awal informasi pengiriman Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, untuk di karantina di wilayahnya.
Menurut Andes, sejak Jumat 30 Januari 2019 lalu, pihaknya sudah mengontak pejabat BNPB yang sudah berada di Natuna, termasuk juga ke Menteri Kesehatan Terawan yang datang ke Natuna pada 30 Januari. Tapi saat itu Terawan berjanji akan memberi penjelasan pada esok hari. Sementara itu, warga semakin membludak mendatangi gedung DPRD.Â
![]()
Tapi janji Menkes untuk memberi penjelasan pada 31 Januari 2020 tak ditepati. Akibatnya, semakin banyak warga yang datang dan mengepung gedung DPRD. Selama tiga hari, kata Andes, pihaknya dan pemerintah daerah merasa galau karena tidak mendapat kepastian dari pemerintah pusat. Hal itu membuat DPRD dan Pemerintah Daerah kelimpungan, karena warga terus melakukan protes dan sebagian lainnya akhirnya memilih meninggalkan wilayah Natuna.Â
Selain itu, ujar Andes, warga juga menganggap pemerintah pusat telah membohongi mereka. Pernyataan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang mengklaim jarak tempat karantina dengan permukiman warga adalah 5 km dibantah Andes.Â