Acakadut Pengelolaan Bantuan Sosial efek Corona
VIVA – Pengumuman bahwa pemerintah telah mulai menyalurkan aneka bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin yang terdampak wabah virus corona menjadi kabar baik bagi masyarakat. Pemerintah pusat saja menganggarkan Rp105 triliun hanya untuk bansos. Tiap pemerintah daerah juga menganggarkan dengan nilai bervariasi tetapi bisa mencapai miliaran-triliunan rupiah.
Masyarakat akan mendapatkan tidak hanya satu jenis bansos pemerintah pusat, tetapi bisa juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jumlahnya juga bervariasi yang berkisar ratusan ribu rupiah per kepala keluarga per bulan selama sekurang-kurangnya empat bulan mendatang.
Namun pengumuman itu tak seindah kenyataannya. Setelah pemerintah mulai menyalurkan aneka bansos itu, terkuaklah satu per satu masalah dan ketidakberesannya. Mulai dari jumlah penerima yang tak merata, data yang tak akurat, bahkan sampai seorang anggota DPRD DKI Jakarta dan warga perumahan elite terdaftar sebagai penerima.
Yang paling heboh ialah kabar seorang warga bernama Yuli Nuramelia di Serang, Banten, yang permohonan bansos untuk keluarganya ditolak oleh kelurahan setempat sampai dia meninggal dunia dan diduga akibat kelaparan. Dua anak yatim piatu yang kurus kering akibat kelaparan di Muara Enim, Sumatera Selatan, menjadi cerita pilu lainnya.
Berbeda alasan
Pemerintah tak memungkiri kalau memang ada yang luput atau data tak akurat dalam distribusi bansos itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, contohnya, yang mengakui data penerima bansos yang sebanyak 1,2 juta orang mustahil akurat seratus persen. “Tentu saja, tidak mungkin sempurna,” katanya. "Dari 1,2 juta orang, ketemu satu, dua, tiga [orang yang tidak tepat sasaran], pasti.”
Bisa saja, Anies berdalih, data itu belum diperbarui sehingga ada warga yang dahulu terkategori miskin namun sekarang tidak lagi, atau sebaliknya. Namun dia berjanji memutakhirkan data itu seiring perkembangan situasi sehingga penerimanya lebih tepat sasaran.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengungkap alasannya. Pertama-tama, katanya, mesti dimaklumi karena sekarang situasinya serba susah sementara pemerintah dituntut bertindak cepat dan tanggap. Warga yang berhak mendapatkan bantuan pun tidak sedikit. Di Jawa Barat saja, katanya, hampir tujuh juta orang yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
