Menanti Nama Baru Jenderal Calon Trunojoyo Satu
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Informasinya memang bukan langsung dari Kepala Negara melainkan bermula dari Ketua Tim Sembilan, Ahmad Syafii Maarif.
Ceritanya, Buya Syafii (panggilan akrab Ahmad Syafii Maarif) ditelepon Presiden pada Selasa, 3 Februari 2015. Presiden mengatakan kepada Buya Syafii bahwa dia memutuskan membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
Keputusan itu semula direncanakan diumumkan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak atau menerima gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan pekan depan. Sayangnya informasi itu lebih dini beredar dan diketahui media massa. Singkat kata, kabar itu bocor.
Buya Syafii tak menjelaskan sengaja membocorkan atau tidak. Dia hanya menceritakan bahwa saat Presiden meneleponnya, Kepala Negara tak menyebut waktu pasti pengumuman pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Lalu dia menyarankan bahwa lebih cepat tentu lebih baik.
Imam Prasodjo, anggota Tim Sembilan, bahkan langsung menentukan waktu, yakni sebelum Presiden bertolak ke Malaysia pada Kamis, 5 Februari 2015. Dia berargumentasi bahwa tak ada alasan lagi bagi Presiden untuk mengulur waktu karena Jokowi telah menerima saran dan masukan dari berbagai penjuru dan kalangan. Kalau soal itu diumumkan seusai lawatan ke luar negeri, katanya, Presiden dianggap berupaya menghindari tanggung jawab.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, mengaku kecewa informasi itu bocor ke publik sebelum Jokowi mengumumkan sendiri. “Harusnya disampaikan ke Presiden, bukan ke umum (masyarakat luas),” katanya di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2016.
Sejauh ini tak ada pernyataan langsung dari Jokowi: membenarkan atau membantah informasi bahwa dia telah memutuskan membatalkan mengukuhkan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Presiden hanya cuma berjanji menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan ketegangan antara KPK dengan Polri, termasuk pro dan kontra pencalonan Budi Gunawan, sepulang dari kunjungan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.
“Senin sudah kembali, kok," kata Jokowi memberikan ancar-ancar.
Presiden juga tak menerangkan dengan lugas alasan mengapa harus menunggu sepulang dari lawatan ke empat negara itu. Dia cuma berujar, “... memang harus ada yang saya rampungkan terlebih dahulu.”
Tak terang makna urusan yang harus lebih dahulu diselesaikan. Tapi Jokowi mengakui telah diam-diam bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP), Megawati Sukarnoputri, di Istana pada Selasa, 3 Februari 2015. PDIP maupun Megawati disebut sebagai pengusul utama Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. Budi Gunawan pun bekas ajudan Presiden Megawati tahun 2001 sampai 2004.
Jokowi juga tak memungkiri pertemuan dengan Megawati itu membahas persoalan KPK versus Polri, yang berkaitan pula dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai pemimpin tertinggi Polri. "Ya, saya enggak perlu tutup-tutupi, (membicarakan) masalah Kapolri-KPK," katanya di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2015.
Menolak mundur
Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto, belakangan membeberkan bahwa sesungguhnya Jokowi telah berkali-kali meminta Budi Gunawan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Polri. Presiden memintanya bahkan segera setelah KPK mengumumkan status tersangka kepada Budi.
