Pertarungan Ahok vs DPRD DKI Masih Berlanjut

DPRD merasa dibohongi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak memasukkan mata anggaran dalam draf APBD 2015 versi e-budgeting yang dikirim Pemprov ke Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui pemerintah.

Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD hendak memasukkan anggaran fiktif yang besarannya mencapai Rp 12,1 triliun. Anggaran fiktif itulah yang kemudian dilaporkan Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dibalas DPRD dengan balik melaporkan Ahok ke KPK dan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Setelah masuk ranah hukum, perseturuan Ahok dan DPRD memang sudah telanjur runyam. Namun Kemendagri ingin mendamaikan kedua belah pihak tanpa menyentuh ranah hukum dan politik yang timbulkan dari kisruh anggaran siluman.

Menurut Ahok, besaran APBD DKI tahun 2014 sebesar Rp72 triliun dinilainya masih bisa membiayai berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI di tahun 2015.

"Semua pelayanan akan jalan. Yang mau ikut tender silakan saja biar cepet kita realisasinya," ujar Ahok.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI akan memanfaatkan waktu 7 hari untuk membahas lagi dokumen APBD yang dikembalikan lagi setelah dievaluasi Kemendagri.

Dia memprediksi rapat dengan DPRD nanti akan berjalan lebih alot karena para anggota Dewan pasti akan terus bersikeras berusaha mempertahankan keberadaan dana-dana siluman yang disebut Ahok jumlahnya mencapai Rp12,1 triliun, ke rancangan APBD DKI 2015.

"Tadi saja dia nyatakan enggak pernah membahas dokumen APBD versi kita. Dia terus anggap yang itu (dokumen APBD versi DPRD) yang betul," ujar Ahok.

Bila rapat Banggar yang akan dilaksanakan selama 7 hari setelah tanggal 13 Maret 2015 itu kembali deadlock atau mengalami kebuntuan, maka Pemprov DKI hanya memiliki satu opsi, yaitu menggunakan besaran APBD 2014, untuk tetap membiayai program-program pembangunan dan pembenahan di ibu kota pada tahun 2015.

Bila skenario itu yang terjadi, Ahok menilai tidak akan terlalu menimbulkan masalah. Pasalnya, Pemprov DKI dengan diatur oleh Pergub No. 211 tahun 2014 bisa menggunakan anggaran mendahului untuk pembiayaan kegiatan yang penting dan mendesak seperti penggajian pegawai atau perbaikan jalan rusak.

Baca Juga

Ini Pemborosan Anggaran DPR Tahun 2016 Versi FITRA

Saling Lapor

Halaman Selanjutnya

Aksi saling lapor berlanjut. Setelah Ahok melaporkan ke KPK, kini giliran DPRD DKI menggeretak. Mereka akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta itu ke Kepolisian. Pengacara Razman Arif Nasution mengaku telah dikontak oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung, menjadi kuasa hukum untuk itu."Hari Senin kita akan melaporkan Ahok untuk dugaan fitnah pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen. Dalam hal ini APBD DKI 2015 yang sudah diparipurna," kata Razman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015.Razman mengatakan, Ahok dinilai telah melakukan fitnah dengan menyebut ada dana siluman ke dalam APBD. Menurut dia, penyusunan APBD dilakukan melalui pembahasan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan komisi-komisi di DPRD serta disahkan dalam Paripurna yang disaksikan oleh Gubernur."Kami akan melaporkan, karena menurut informasi, dokumen itu, APBD yang diserahkan (ke Kemendagri) itu bukan hasil paripurna. Berarti ada unsur pemalsuan, ada unsur penyalahgunaan wewenang pasal 421 KUHP," ujar Razman.Tidak hanya ke Kepolisian, Razman menyebut pihaknya akan melaporkan juga Ahok ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, Ahok dinilai sudah tidak mencerminkan perilaku sebagai Kepala Daerah. Dia menyebut, dalam menyelenggarakan pemerintahan, seorang pemimpin harus menjaga stabilitas etika dan moral.