Menebak Wejangan IMF ke Indonesia

"IMF mengapresiasi pemerintah sudah memprioritaskan hal ini dengan rencana pengeluaran infrastruktur yang diperkirakan meningkat sebesar delapan persen per tahun. Kami harapkan ini segera terealisasi," katanya.

Yang kedua, dia melanjutkan, adalah memperbaiki iklim investasi yang kondusif bagi penyerapan teknologi baru, dan kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi banyak barang jasa seperti yang dilakukan Tiongkok, Korea, dan Jepang.

Kemudian langkah ketiga, Lagarde menegaskan, segala insentif tersebut harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung proses integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia. Menurut dia, potensi yang terbuka bagi Indonesia bukan hanya pasar domestik, melainkan pasar global yang mempunyai konsumen sebanyak 1,5 miliar.

"Perdagangan internasional telah menyumbang pertumbuhan Indonesia di masa lalu. Dengan kerangka kebijakan yang baik, Indonesia bisa berdaya saing dan mendapat manfaat termasuk melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ungkapnya.

Harus dicermati apakah segala pandangan dan saran yang disampaikan Lagarde kepada pemerintah Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia sedang disorot oleh IMF. Sebab, IMF tidak akan gegabah dalam menawarkan program pinjaman kepada negara anggotanya. 

Karena, dalam mengindentifikasi kondisi perekonomian sebuah negara yang bermasalah, Lagarde menuturkan, IMF akan terlebih dahulu melakukan sejumlah pendekatan, misalnya dengan pengawasan (surveillance) dan bantuan teknis (technical assistance).

"Biasanya kami datang ke negara anggota. Berbicara mengenai kondisi perekonomian terkini dan membantu memberikan masukan atas kebijakan yang setidaknya bisa membantu masalah ekonomi yang terjadi di negara tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, pada pendekatan pengawasan, IMF akan terlebih dahulu mengajak diskusi negara terkait. Setelah itu, untuk pendekatan teknis, pihaknya akan mulai membantu sebuah negara terutama di sektor yang krusial.

Ketika masalah tersebut sudah teridentifikasi dan dari sisi keuangan negara terkait tidak bisa menyelesaikan, program pinjaman akan disodorkan. Dan biasanya bantuan tersebut tidak bisa ditolak oleh negara terkait.

Skema itu sudah terbukti terjadi dalam penyelesaian masalah keuangan Yunani beberapa waktu lalu. Negara para dewa tersebut tidak punya pilihan selain mengikuti program lanjutan IMF dan memaksa untuk menjual sebagian aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta.