Menebak Wejangan IMF ke Indonesia

"Kedatangan IMF dulu dengan yang sekarang ini berbeda. Dulu, barangkali situasi politik. Kita sangat ingat betul, bagaimana posisi postur Direktur IMF Michel Camdessus saat itu di akhir Orde Baru," kata Taufik, Jakarta, Rabu 2 September 2015. 

Taufik menerangkan, kedatangan petinggi IMF kali ini bukan dalam kapasitas menawarkan bantuan "pinjaman" kepada Indonesia. Pertemuan kali ini, katanya, lebih membahas soal perlemahan rupiah, kondisi ekonomi global, dan khususnya harga minyak dunia. 

Menurut dia, dari IMF dan Indonesia bisa belajar dan bekerja sama guna mengantisipasi krisis ekonomi tersebut. 

"Karena situasi ekonomi sudah 'unpredictable', termasuk 'undervalue' dari nilai rupiah, tentunya ini jadi salah satu poin yang kita harapkan, IMF memiliki suatu kedekatan dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), juga pemerintah Amerika Serikat," terang Taufik.

Dalam serangkaian kunjungannya ke Indonesia, Lagarde menyempatkan diri memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Indonesia di Kampus Salemba, Jakarta, pada Selasa 1 September.

Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa IMF tidak selalu menawarkan dana pinjaman sebagai solusi bagi sejumlah negara yang terancam mengalami krisis ekonomi. Program pinjaman baru akan ditawarkan apabila ditemukan indikasi ketidakstabilan makro ekonomi maupun kebijakan fiskal yang dialami suatu negara.

"Selama ini, IMF selalu diasosiasikan sebagai pemberi pinjaman. Kami tegaskan, kami baru akan memberi fasilitas itu jika negara itu benar-benar membutuhkannya. Kalau kondisi baik-baik, kami tidak akan involve," kata Lagarde.

Dia menilai, kondisi Indonesia saat ini masih menunjukkan ekonomi yang relatif positif. Sebab, ada beberapa indikator ekonomi di Indonesia terbukti memperkuat pernyataan tersebut

Meski demikian, ada tiga langkah penting yang harus pemerintah Indonesia lakukan agar dapat mendorong perekonomian yang sedang melambat saat ini. Hal pertama adalah pembangunan infrastruktur yang modern dan efisien terutama di sektor listrik serta transportasi.

"Biaya logistik diestimasikan 24 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13 persen. Akses listrik di Indonesia baru 80 persen dibandingkan negara lain yang hampir 100 persen," ujar Lagarde.

Dengan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses listrik, hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan di semua sektor, mengurangi harga di beberapa daerah, dan meningkatkan konektivitas pasar global.