Ketika Timor Leste Caplok Wilayah RI, Tiru Malaysia?
- Antara/ Yudhi Mahatma
Pangdam membagi masalah ini dalam dua kategori sengketa perbatasan, pertama un-resolved segment, yaitu permasalahan batas negara antara RI dan Timor Leste yang belum disepakati, atau diputuskan garis batasnya oleh kedua negara. Kedua, un-surveyed segment, yaitu permasalahan batas negara yang sudah disepakati dan diputuskan oleh kedua belah pihak, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat kedua negara.
Ada dua kasus sengketa yang masuk dalam kategori un-resolved segment. Pertama yang ada di wilayah Noelbesi-Citrana tadi, dimana Indonesia menghendaki garis batas negara berada pada posisi sebelah barat sungai kecil. Namun, Timor Leste memiliki pandangan berbeda.
Satunya lagi, sengketa yang terjadi di wilayah Timor Tengah Utara (TTU), tepatnya di daerah Bijael Sunan-Oben, Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten TTU.
"Terdapat sejumlah 489 bidang sepanjang 2,6 kilometer seluas 142,7 hektar. Indonesia menghendaki perlu dan wajib menghormati sepenuhnya hak ulayat dan hukum adat masyarakat di kawasan perbatasan," papar Setyo.
Sementara untuk kategori un-surveyed segment, ada empat wilayah sengketa yang setelah ditetapkan GBN disepakati masuk wilayah Timor Leste, namun belum selesai di survei.
Pertama, di wilayah Subina, Desa Inbate, Kecamatan Bikomi dengan luas 393,5 hektar. Kemudian di Pistana, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat. Ada daerah sengketa pada Co. 4890-5590 sampai dengan Co. 4924-5378. "Luas kepemilikan tanah masih dalam pendataan, karena sampai dengan saat ini lokasi tersebut belum disurvei," katanya.
Ketiga, di wilayah Nego Numfo, Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi. Daerah sengketa berada di Co. 4880-5290 sampai dengan Co. 4802-5143 seluas 290 hektar. Terakhir, di Tubu Banat, Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat.
Titik koordinat batas wilayah Indonesia dan Timor Leste yang sudah disepakati dalam persetujuan perbatasan darat (provisional agreement) adalah sebanyak 907 titik. Persetujuan itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor Leste di Jakarta, pada 21 Juli 2013.
"Namun demikian masih terdapat segmen yang belum terselesaikan karena belum disurvei atau diukur oleh tim survei kedua negara, sehingga menimbulkan permasalahan," ujar Setyo.
Desakan ke Pemerintah
Pembangunan di wilayah sengketa oleh Timor Leste ini menimbulkan kecaman pada pemerintah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun langsung mengeluarkan suaranya, mendesak Presiden Joko Widodo, segera menyampaikan nota protes ke Presiden Timor Leste, Taur Matan Ruak.