Jangan Biarkan Anggota DPR Pemadat
- iStock
"Itu kemarin Presiden memerintah seperti itu," tuturnya.
"Iya Presiden instruksinya seperti itu, semua harus diawasi. Nanti tinggal tergantung bagaimana penjabarannya aja itu kan," tambahnya.
Kepala Bagian Humas BNN, Slamet Pribadi, menambahkan bahwa tak hanya DPR yang perlu melakukan tes urine melainkan semuanya.
"Jadi seluruh elemen masyarakat, seluruh aparat memberikan contoh kepada masyarakat soal tes urine," kata Slamet kepada VIVA.co.id, Jumat, 26 Februari 2016.
Slamet menyatakan seluruh aparatur negara baik di legistaltif, eksekutif, yudikatif, sebaiknya memberikan contoh untuk melakukan tes urine. Dalam konteks itu, BNN tentu bersedia membantu.
"Tes urine itu ada, secara mandiri ada BNN," katanya lagi.
Mengenai tes urine secara berkala, Slamet menyatakan bahwa BNN sudah pernah melakukan. Misalnya saja tahun lalu Fraksi PKS, dan Golkar. Sedangkan untuk tahun 2016, ia mengimbau memang juga sebaiknya dilakukan.
"Kalau rencana itu semuannya, harus ada itu. Harus umum bahasanya," ujarnya.
Slamet mengungkapkan bahwa tes urine dilaksanakan oleh aparat yang berkemampuan dokter, atau mendatangkan dokter. Sebab, kemampuan BNN memang terbatas.
Reaksi PPP
Meskipun kabar penangkapannya sudah ramai di media, Ivan belum berhasil dikonfirmasi. Fraksi PPP pun seolah kehilangan jejaknya.
Selain narkoba, Ivan saat ini juga tercatat menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga. Sejak kasus pertama dilaporkan kepada polisi, PPP belum bisa mengklarifikasi.
"Sampai saat ini, kami sangat susah untuk dapat mengontak dan meminta klarifikasi beliau. Kasus dari Ivan Haz sendiri sudah membuat pusing Fraksi dan PPP," kata juru bicara Fraksi PPP, Arsul Sani, di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) partai itu di Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016.
Namun, Arsul menegaskan, jika terbukti terlibat dalam kasus narkoba, Ivan pasti diberhentikan dari DPR. Hal itu sesuai Pasal 313 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.
Â
"Bisa diberhentikan sementara. Apabila dia jadi terdakwa, ancaman hukumannya lima tahun, atau tindak pidana khusus, narkoba, korupsi, terorisme," kata anggota Komisi III DPR itu.
Â
Dia meminta aparat penegak hukum menjelaskan status hukum Ivan. Setelah itu, PPP akan menindaklanjuti jika status hukumnya sudah jelas. Fraksi segera memberhentikannya jika Mahkamah Kehormatan Dewan merekomendasikan keputusan itu.
