Memburu Aset Wajib Pajak di Luar Negeri
- Pixabay
VIVA.co.id – Indonesia segera menerapkan sistem keterbukaan data perbankan mulai 2017, sesuai dengan kesepakatan antara negara anggota G-20 mengenai Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEOI).
Melalui sistem ini, nantinya seluruh Wajib Pajak (WP) yang membuka rekening di negara lain akan terlacak oleh otoritas pajak negara asal. Artinya, seluruh aset para WP yang selama ini disembunyikan di negara lain akan terlihat dengan jelas.
Presiden Joko Widodo pun memperingatkan bagi para WP yang selama ini menyimpan dananya di luar negeri, pada 2018, pemerintah akan dengan mudah mendapatkan data yang diinginkan.
"Pada 2018 semua akan semakin jelas. Seluruh bank internasional akan buka-bukaan semua," kata Jokowi, sapaan Joko Widodo di Balai Kartini Jakarta, Rabu 30 Maret 2016.
Menurut Jokowi, aset-aset setiap individu maupun perusahaan masih banyak yang tersimpan di perbankan luar negeri. Artinya, potensi dana yang selama ini berada di negara lain masih cukup besar.
Presiden mengungkapkan, era keterbukaan yang diterapkan di setiap negara memang tidak bisa dielakkan kehadirannya. Bukan hanya keterbukaan informasi perbankan, melainkan keterbukaan di sektor lain.
Namun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama, mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) guna mendukung keterbukaan informasi perbankan tersebut.
Menurut Mekar, selama ini keterbukaan informasi yang diberikan oleh perbankan masih terbentur dengan adanya ketentuan yang terangkum dalam UU Perbankan tentang kerahasiaan data. Alhasil, data para nasabah pun tidak dapat diakses secara rinci.
“Sudah ada kajiannya, dan sedang dibicarakan. Terutama mengenai permintaan data yang selama ini dibutuhkan,” ujar Mekar saat berbincang dengan VIVA.co.id, Rabu 30 Maret 2016.
Mekar menjelaskan, data yang selama ini dapat diakses oleh otoritas pajak dalam negeri hanya sebatas ketika sedang melakukan pemeriksaan, atau jika ada salah satu nasabah perbankan yang tersangkut masalah pidana perpajakan. Itu pun harus melalui mekanisme yang panjang, dan terkesan lama.
Sebagai contoh, Mekar melanjutkan, perbankan di Amerika Serikat setiap bulannya selalu memberikan data informasi para nasabahnya kepada otoritas pajak negara tersebut. Indonesia, kata dia seharusnya bisa menerapkan kebijakan yang sama.
