Mengapa Penjara Rusuh
- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
PP 99 Tahun 2012 itu sebenarnya mengatur pemberian remisi kepada napi kasus terorisme, narkotik, korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM, dan kejahatan transnasional.
Dalam Pasal 34 pada Peraturan Pemerintah itu disebutkan:
“Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atau
2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Penjaga Blok C2 Ungkap Kesaksian Mengerikan Kebakaran Lapas Tangerang
Yoga Wido Nugroho, petugas yang menjaga blok C2, menceritakan kesaksiannya atas peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang
