Membatasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol
- Antara/ Fanny Octavianus
VIVA.co.id - Masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia sejauh ini tidak diatur dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, tak ada batasan berapa kali seorang politikus boleh menduduki jabatan tersebut.
Ini membuat tokoh-tokoh tertentu terpilih secara berulang-ulang, dan dalam periode waktu yang lama. Bahkan misalnya saja Megawati Soekarnoputri, sejak 1993 atau 23 tahun lalu sudah menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia sampai kemudian partai itu berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga sekarang.
Dari penelusuran VIVA.co.id mengenai sejarah partai politik di Indonesia, sebenarnya tak hanya Megawati saja yang menjabat ketua umum dalam waktu yang cukup lama. Ada sejumlah tokoh lain yang juga menjadi pentolan partai, meski tak semua menjabat ketua umum, seperti ketua dewan pembina, atau setidaknya menjadi figur sentral, nyaris tak tergantikan.
Mereka antara lain, Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar pada masa Orde Baru, lalu juga ada Dipa Nusantara Aidit sebagai Ketua Central Committe Partai Komunis Indonesia, dari 1955-1965. Pada era reformasi, tercatat, Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2008 dan sejak 20 September 2014 juga merangkap Ketua Umum, kemudian Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura sejak 2006 hingga sekarang.
Dalam suatu kesempatan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, pun mengusulkan agar masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) dibatasi hanya bisa menjabat untuk dua atau tiga periode kepengurusan saja. Namun, dia menegaskan bahwa usulan itu baru sebatas ide.
"Jadi di dalam Undang-undang perlu diatur. Misalnya saja, hanya boleh seperti Presiden yang hanya dua kali. Makanya misal ketua umum hanya dua atau tiga kali (menjabat). Kalau UU mengatur semua harus ikut," kata Jimly di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Mei 2016.
Menurut Jimly, sudah 18 tahun reformasi berjalan, karenanya perlu adanya evaluasi menyeluruh mengenai sistem kepartaian. Bukan hanya dari sisi jumlah parpol, tapi juga termasuk bagaimana struktur organisasi internal parpol.
