Pemerintah Ikat Kencang Anggaran

Terkadang orang lupa, belanja jor-joran tanpa perhitungan.
Sumber :
  • Pixabay/stevepb

VIVA.co.id – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara sampai dengan 31 Mei 2016, mencapai Rp496,6 triliun. Realisasi tersebut sebesar 27,2 persen dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun.

img_title Ada Proyek Ibu Kota Baru, Sri Mulyani Jaga Defisit APBN Sesuai Target

Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengungkapkan, penerimaan negara dalam lima bulan terakhir itu berasal dari penerimaan pajak senilai Rp406,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp89,1 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemerintah akui realisasi ini di luar harapan. “Ini masih rendah, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp435,3 triliun," kata Luky beberapa waktu lalu.

img_title Defisit APBN Oktober 2021 Capai Rp548,9 Triliun

Sementara itu, dia menambahkan, realisasi belanja negara di periode yang sama mencapai Rp357,4 triliun atau tumbuh sebesar 27 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.325,6 triliun.

Luky menjabarkan, belanja pemerintah tersebut meliputi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp179,6 triliun, dan belanja non K/L sebesar Rp177,8 triliun. Tingginya realisasi belanja K/L di klaim merupakan hasil dari upaya percepatan realisasi belanja, seperti dari belanja modal dan belanja barang.

img_title Sri Mulyani Prediksi Dua Hal ini Buat Defisit APBN 2022 Lebih Rendah

Di sisi lain, belanja negara untuk transfer ke daerah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar Rp274,7 triliun pada tahun lalu, menjadi sebesar Rp328,4 triliun atau sudah terserap 42,6 persen dari target sebesar Rp723,2 triliun.

Sementara untuk dana desa, mencapai Rp23,7 triliun atau telah terserap 50,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp47 triliun. 

Luky menjelaskan, kurang teroptimalisasinya instrumen penerimaan perpajakan terjadi karena sejumlah faktor. Misalnya, dari sektor pajak penghasilan (PPh) non minyak dan gas (migas), maupun pajak pertambahan nilai (PPN) yang mengalami penurunan karena harga minyak turun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“PPh migas memang kurang menggembirakan, karena harga minyak, PPN juga pertumbuhannya masih minus, karena perlambatan ekonomi di kuartal pertama yang hanya tumbuh 4,9 persen," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi penerimaan negara yang bersumber dari PNBP sampai dengan Mei 2016, hanya mencapai Rp89,1 triliun, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp98,1 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut