Pengakuan Samar Menteri Dirumorkan Orang Amerika
- VIVA.co.id/Fikri Halim
Kewarganegaraan Indonesia Archandra niscaya hilang jika benar dia memiliki dua paspor yang masing-masing sah. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 23 huruf h: “Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.”
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta penjelasan resmi Menteri Archandra karena hal itu menyangkut keabsahannya sebagai pejabat penyelenggara negara, apalagi pembantu Presiden. “Pak Archandra orang hebat, tapi kalau bukan WNI (warga negara Indonesia), tidak boleh jadi menteri,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Syaikhul Islam, melalui keterangan tertulis kepada VIVA.co.id pada Minggu, 14 Agustus 2016.
Syaikhul mengingatkan pula bahwa jabatan yang diemban Archandra adalah posisi sangat strategis yang menyangkut kekayaan sumber daya alam Indonesia. Sektor energi dan sumber daya mineral meniscayakan dijabat orang yang setia kepada bangsa dan negara serta berpihak pada kepentingan nasional.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan juga bahwa kabar kewarganegaraan ganda itu persoalan fundamental dan serius. Jika benar Archandra memiliki dua kewarganegaraan, dia jelas tidak sah sebagai menteri.
“Sekiranya Archandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat, maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima VIVA.co.id.
Hasto mengaitkan rumor itu dengan kedaulatan Indonesia dalam hal penguasaan sumber daya alam, bidang yang diamanatkan kepada Archandra. Dia menengarai ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan segala cara.
Kecurigaan Hasto diperkuat dengan rencana negosiasi penguasaan blok-blok minyak dan gas, batu bara, dan mineral lainnya. Begitu juga dengan keberadaan PT Freeport, perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat, yang beroperasi di Indonesia dan mengundang berbagai kepentingan asing untuk masuk.
“Di sinilah pentingnya nasionalisme bagi seluruh pembantu Presiden. Mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi kredo bagi seluruh pembantu Presiden. Memiliki kewarganegaraan ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negara,” ujar Hasto.