Ide Baru, Anggota DPR Disekolahkan

JK mengemukakan, masing-masing partai selalu membuat pelatihan kader. Oleh karena itu, sebelum menjadi anggota DPR, mereka sudah memahami tugas-tugasnya.

Baca Juga

PKS: DPR Tak Perlu Bikin Sekolah Parlemen

"Kan tiap-tiap partai sah-sah saja membuat sikap berbeda. Menghadapi politik ini. Jadi ya biar lebih lancar ya sekolah partai masing-masing," ujar dia.

Politikus Partai Golkar, Roem Kono, mengaku tak setuju terhadap gagasan Ade yang ingin membentuk sekolah parlemen sebagai sarana meningkatkan kualitas para legislator. Menurut dia, sekolah parlemen kurang tepat bila dibentuk untuk mendidik legislator dinilai.

Baca Juga

Tanpa Kevin Diks, Borussia Monchengladbach Bungkam VfB Stuttgart 3-2: Akhiri Tren 6 Kekalahan Beruntun

"Karena (legislator) tentu sudah belajar politik itu di partai politik di mana dia bernaung. Partai melakukan pendidikan atau penataran kepada calon legislator. Jadi mereka tidak melepas begitu saja," kata Roem saat ditemui VIVA.co.id, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin, 29 Agustus 2016.

Anggota Komisi V DPR itu mengatakan sekolah parlemen seharusnya ditujukan kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah di berbagai tingkatan. Agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan peran parlemen sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap parlemen semakin meningkat.

Baca Juga

Ramalan Zodiak Sabtu 24 Oktober 2026: Scorpio Berpeluang Curi Perhatian, Capricorn Harus Atur Keuangan

"Saya selaku anggota DPR enggak mengerti visi dan misi sekolah parlemen itu. Kalau kami di DPR sudah belajar politik itu di partai kami, sudah didoktrinasi partai. Kalau sekolah parlemen, harusnya diajarkan ke sekolah-sekolah jadi kurikulum," ungkapnya.

Roem menegaskan, dalam tata tertib DPR yang berlaku tak ada aturan soal sekolah parlemen untuk meningkatkan kualitas wakil rakyat sebagaimana yang digagas koleganya di partai berlambang pohon beringin itu.

"Sekolah parlemen tidak diatur dalam tata tertib. Sebelum terpilih, legislator juga sudah dibekali ilmu oleh partai politik dan dididik melalui Lemhanas bagaimana seorang DPR berbuat untuk rakyat," katanya.

Salah Paham

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut menanggapi polemik tersebut. Fahri menilai ada salah paham dalam istilah 'sekolah parlemen'.

"Jadi mungkin ada salah paham. Parlemen itu nggak ada sekolahnya, itu satu. Kalau kita mau nyiapin pemimpin, termasuk politisi, termasuk anggota parlemen, tempatnya itu dimodernisasi partai politik," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Halaman Selanjutnya

Fahri menilai, apa yang dimaksud oleh Ade adalah program orientasi yang sebelumnya sudah diusulkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia sendiri yang dulu meminta MKD mengorientasi anggota ketika masuk ke DPR.