Ide Baru, Anggota DPR Disekolahkan
- VivaNews/ Nurcholis Lubis
Fahri menilai, apa yang dimaksud oleh Ade adalah program orientasi yang sebelumnya sudah diusulkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia sendiri yang dulu meminta MKD mengorientasi anggota ketika masuk ke DPR.
"Makanya dulu saya minta MKD itu harus buat aspek pencegahan, tidak saja DPR, tapi Tenaga Ahli juga wajib diorientasi. Bagaimana cara menjadi pejabat negara," ujar Fahri.
Karena itu, Fahri mengatakan saat ini masalahnya hanya tinggal di sistem penyelenggaraannya saja. Termasuk sistem untuk mengajarkan konstitusi dan undang-undang kepada penghuni lingkungan parlemen.
"Itu tinggal sistem penyelenggarannya aja, bagaimana orang-orang baru itu perlu diajarkan, bagaimana ngajarin konstitusi, Undang-Undang, termasuk etika sebagai pejabat negara. Harus ada sosialisasi," kata Fahri.
Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang termasuk mereka yang tidak setuju bila DPR menggelar sekolah parlemen bagi anggotanya. Berdasarkan pengalaman yang dia catat selama ini, kegiatan tersebut tidak cukup efektif alias mubazir.
"Hal seperti ini bukan belum pernah. Program-program seperti ini meskipun tidak dibuat DPR sudah sering dilakukan, hasilnya tidak efektif," kata Sebastian dalam perbincangan dengan VIVA.co.id.
Selain sia-sia, lanjut Sebastian, sekolah, pendidikan, ataupun pelatihan model begitu merupakan pemborosan yang luar biasa.
"Rata-rata datang ke Jakarta, pelatihannya dilakukan lembaga tidak kredibel. Lalu kegiatan 5 hari, cuma dilakukan dua hari. Sisanya jalan-jalan. Itu pengalaman," ujar dia.
Sebastian mencatat, saat ini yang masih menerapkan sekolah atau pembekalan bagi anggota parlemen adalah DPRD tingkat provinsi ataupun kabupaten. Menurutnya, mereka memang memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.
"Tapi tidak bisa kita bantah, itu tidak efektif," tegasnya.
Meskipun demikian, Sebastian mengakui pendidikan bagi calon anggota parlemen cukup penting. Tapi, tugas itu dilakukan oleh partai politik tepatnya sebelum mereka menjadi anggota DPR.
"Mestinya mereka sudah mendapatkan pengetahuan, pembekalan, skill-skill tentang fungsi kedewanan," kata dia.
Oleh karena itu, dia berpendapat agar tugas sekolah parlemen itu diserahkan ke partai politik bukan dilakukan oleh DPR. Lagi pula, lanjut dia, ada banyak cara untuk meningkatkan kualitas anggota DPR yang kini tengah bertugas.
