Ide Baru, Anggota DPR Disekolahkan
- VivaNews/ Nurcholis Lubis
Namun, Jazuli berpendapat DPR tidak perlu mendirikan atau menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi dan interpertasi di masyarakat.
"Kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik. Kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Agustus 2016.
Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik (parpol).
"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada praktiknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," katanya.
Jazuli pernah meneliti tentang reformasi DPR dalam disertasinya. Berdasarkan penelitiannya yang dibutuhkan DPR adalah penguatan dukungan keahlian yang profesional dan kompeten serta independen.
Selebihnya yang diperlukan adalah disiplin Anggota DPR dalam merujuk hasil-hasil riset dan data-data ilmiah akurat yang dihasilkan para ahli sebagai basis analisis pembuatan kebijakan.
"Secara kelembagaan DPR harusnya punya semacam lembaga pendukung keahlian seperti di Amerika Serikat, ada budget house dan library of congress, yang benar-benar profesional dan independen, diisi para pakar di berbagai bidang. User-nya adalah anggota DPR," ujar Jazuli.
Namanya pendukung, lanjut Jazuli, hasil-hasil kajian mereka tergantung pada user-nya. Yang perlu didorong adalah komitmen, kemauan, dan kinerja anggota untuk memberdayakan tenaga ahli dan sistem pendukung untuk menyiapkan data dan analisa yang akurat sehingga kebijakan DPR makin berkualitas.
"Di sinilah peran fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik punya peran penting untuk mengontrol kualitas kinerja dan mendisiplinkan anggotanya," ujar Jazuli.
Senada dengan Jazuli, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai DPR tidak perlu mengadakan sekolah parlemen. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu lebih setuju jika tugas itu dilaksanakan oleh partai politik.
"Iya (mubazir). Itu tidak perlu. Sebelum dipilih kan mereka harus mampu berbicara anggota DPR. Nah, mungkin diadakan penataran lebih baik oleh masing-masing partai. Agar ideologi partai juga sama dengan calon," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.
