Geger Deklarasi Kekerasan ala Presiden Duterte
- REUTERS/Presidential Palace Photo/Handout via Reuters
VIVA.co.id – Filipina dilanda teror bom. Ini kali pertama serangan teror bom di era pemerintahan Presiden Rodrigo Roa Duterte.
Adalah kota Davao di Mindanao, Filipina Selatan, yang menjadi sasaran, tepatnya kawasan keramaian di sebuah pasar malam, pada Jumat malam, 2 September 2016. Tercatat, 14 orang tewas dan 71 lainnya luka-luka.
Bukan tanpa alasan mengapa Davao menjadi target pengeboman. Di sanalah “kampung halaman” Duterte. Di sana pula “pusat pemerintahan kedua”, setelah Istana Malacanang di Manila.
Tujuan dari serangan teror ini, mungkin untuk menjatuhkan mental Sang Presiden agar mengendurkan kebijakan “tangan besi” terhadap pelaku kartel narkoba dan kelompok bandit Abu Sayyaf.
Namun, bukannya melunak, justru Duterte naik pitam dan mengeluarkan deklarasi yang menyatakan kalau Filipina “negara tanpa hukum” (state of lawlessness). Menurutnya, deklarasi dikeluarkan untuk memastikan adanya koordinasi antara polisi dan militer dalam melawan terorisme.
Artinya, semakin banyak tentara yang dikerahkan ke penjuru negeri serta semakin bertambah pula titik pemeriksaan (checkpoint) di beberapa wilayah yang dinilai rawan. Meski demikian, Duterte memastikan jam malam tak akan diterapkan di Filipina.
"Ini waktu yang tidak biasa. Ada krisis di negara kita yang melibatkan narkotika dan kelompok bandit. Ini (ledakan bom) adalah pembunuhan di luar hukum. Jadi sudah terlihat seperti lingkungan tanpa hukum,” kata Duterte, seperti dikutip situs Inquirer, Minggu, 4 September 2016.
Dua orang wanita menangis pascaledakan bom di kota Davao (Reuters.com)
Sontak, deklarasi ini menimbulkan protes dan kritikan dari Parlemen Filipina. Mereka lalu meminta klarifikasi Duterte terkait deklarasi tersebut.
Deklarasi ini akan memberikan lebih banyak kekuatan untuk menyatakan pasukan keamanan berangkat "perang'' setelah ada ancaman di dalam negeri.
Presiden Senat Franklin Drilon mengungkapkan, akan menangguhkan keputusan Presiden untuk memiliki akses ke informasi intelijen.
"Duterte harus berhati-hati dalam mengeluarkan deklarasi karena efeknya akan berdampak besar terhadap perekonomian, khususnya investasi, iklim usaha dan pariwisata," kata Drilon, seperti dikutip situs Inquirer.
Sementara, Senator Grace Poe berharap bahwa pengumuman deklarasi ini tidak keluar dari niat pemerintah untuk mengatasi ancaman.
