Krisis Rohingya dan Sikap Sunyi Aung San Suu Kyi
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
"Kami memiliki data soal itu melalui pantauan citra satelit. Alih-alih menuduh dengan gaya dan penolakan militer, pemerintah seharusnya bisa melihat fakta sesungguhnya," ujar Adams, seperti dikutip dari Channel News Asia, 21 November 2016.
Selain itu, ia menuturkan, saksi dan aktivis juga melaporkan tentara yang membunuh, memperkosa perempuan, menjarah, dan membakar rumah-rumah penduduk Rohingya.
Jumlah itu dibantah pemerintah Myanmar. Mereka mengklaim hanya 300 rumah yang dihancurkan. Pemerintah Myanmar juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh militer itu adalah sebuah serangan balasan terhadap aksi kelompok militan Muslim yang lebih dulu menyerang mereka.
Namun, pemerintah Myanmar menolak kedatangan pengamat internasional yang ingin mengetahui kondisi sebenarnya di negara tersebut.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, hampir 70 Muslim Rohingya dinyatakan tewas dan sekitar 400 orang ditangkap, setelah militer menyerang dengan menggunakan helikopter tempur selama dua hari berturut-turut. Para aktivis juga mengklaim bahwa jumlah tersebut bisa jauh lebih tinggi.
PBB Bereaksi
Tak hanya Indonesia, sikap diam Suu Kyi juga membuat PBB angkat suara. Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik penanganan pemerintah Myanmar atas krisis ini. Ia mendesak PBB segera melakukan tindakan darurat perlindungan warga sipil.
"Pasukan keamanan tidak boleh diberikan keleluasaan untuk meningkatkan operasi militer mereka," katanya.
Penasihat Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Genosida, Adama Dieng, mengatakan, reputasi Myanmar dalam pertaruhan. "Reputasi Myanmar di mata dunia internasional menjadi pertaruhan. Myanmar harus menunjukkan komitmennya untuk menghormati hukum dan hak asasi manusia bagi semua warganya," kata Dieng, seperti dikutip situs Reuters, Rabu, 30 November 2016.
Pejabat Tinggi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNHCR, John McKissick, menilai kekerasan yang terjadi di Rakhine merupakan upaya pemerintah Myanmar untuk "membersihkan" etnis Muslim Rohingya. Menurut McKissick, selama enam pekan terakhir Angkatan Bersenjata Myanmar melakukan operasi dengan mengusir dan membunuh Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Hal ini berakibat pengungsian besar-besaran ke negara tetangga, Bangladesh.
"Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus berfokus pada akar penyebab. Militer Myanmar dan petugas penjaga perbatasan telah membunuh, memperkosa wanita, membakar, dan menjarah rumah. Bahkan, memaksa mereka untuk menyeberangi sungai," kata McKissick, saat berada di kota perbatasan kedua negara, seperti dikutip BBC, Jumat, 25 November 2016.