Perlukah Pimpinan MPR dan DPR Ditambah?
Menurutnya, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan komposisinya saat ini tidak mencerminkan hasil pemilu. PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pemilu 2014 dengan raihan kursi terbanyak di parlemen, tetapi tidak mendapatkan kursi pimpinan dewan. ”Jadi wajar kan PDIP sebagai pemenang pemilu yang menjadi ketua,” ujarnya.
Wasekjen PKB, Daniel Johan, menilai selama penambahan tersebut akan meningkatkan kinerja DPR dan semakin memperkuat koalisi yang mendukung kinerja pemerintahan, fraksinya setuju. Namun demikian, bila jadi ada penambahan pimpinan maka komposisinya harus tetap ganjil.
”Dan kalaupun akhirnya penambahan ini disetujui fraksi lain maka PKB mengusulkan agar jumlah pimpinan tetap ganjil, tidak genap, agar tidak menghambat pengambilan keputusan bila tidak tercapai mufakat,” katanya.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, jika revisi itu hanya ditujukan untuk menambahkan jumlah pimpinan agar mengakomodasi partai lain masuk ke pimpinan di periode saat ini, itu tidak mendesak sekarang.
"Sekali lagi, jangan sampai UU itu dibuat hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Harusnya UU itu dibuat untuk menjawab tuntutan dan keperluan jangka panjang yang mendasar," ujar Hidayat.
Hidayat mengungkapkan, sudah pasti ada rancangan perubahan atau revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) untuk anggota DPR periode berikutnya. Namun, mengenai apakah pembahasannya dipercepat saat ini atau menunggu 2018, dia menyerahkan kepada para anggota DPR.
"Karena untuk DPR, DPD, MPR periode yang akan datang pasti akan ada UU yang mengatur. Sekarang namanya UU MD3. Apakah nanti ada pemahaman bahwa harusnya masing-masing lembaga diatur UU sendiri, DPR UU sendiri, DPD dan MPR UU sendiri. Diatur sendiri atau tidak diatur sendiri pasti akan ada perubahan UU MD3," kata dia.
PDI Perjuangan sebagai pemilik kursi terbesar di DPR, paling berpeluang mengisi posisi baru tersebut. Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto belum mengungkapkan nama-nama yang akan dipertimbangkan untuk masuk dalam pimpinan DPR.
"Nah itu pertanyaan seharusnya disampaikan ke Ibu Ketua Umum," kata Bambang ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 14 Desember 2016.
