Heboh FPI Dilatih TNI
- Yandi Deslatama/VIVA.co.id
"Jadi kalau ada kelompok sipil yang committed dengan negara kesatuan dan juga ingin committed artinya dia ingin dilatih wawasan jadi bagian dari negara kesatuan, bagaimana jadi pembela negara, bagaimana jadi patriot, ya harus dilatih, dia harus membela negara," lanjut Fahri.
Fahri menyayangkan apabila pencopotan Dandim Lebak Letkol Czi Ubaidillah dilakukan karena alasan menggelar latihan bersama FPI. Menurutnya, jika ada permintaan masyarakat untuk dilatih, maka hal itu tidak perlu ditolak.
"Apa pun TNI, kalau ada permintaan di masyarakat ingin dilatih, keterampilan bela negara kah, ya harus (dilatih) kan gagah kalau FPI cium merah putih kan," kata Fahri.
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menilai pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M Herindra, merupakan kebijakan tepat. Alasannya, yang bersangkutan telah bertindak tidak disiplin dengan menggelar kegiatan bela negara bersama Front Pembela Islam.
"Langkah ini diharapkan memberi pembelajaran satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI," kata Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id di Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.
Menurut Hendardi, seharusnya TNI menjaga jarak dengan kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinekaan dan justru mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia pun menduga ada yang tidak beres di internal TNI yang dikenal sebagai organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di negeri ini.
"Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI," ujarnya.
Hendardi menambahkan, dalam situasi semacam ini, Presiden Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan.
Oleh karena itu, dia meminta Jokowi melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir dua dua tahun dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak output jelas," lanjut dia.
(ren)