TPP Tanpa AS, Antara Peluang dan Ancaman
- BBC
VIVA.co.id – Janji kampanye Donald Trump mulai ditepati usai dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat. Dia secara resmi menandatangani sebuah keputusan eksekutif di Ruang Oval, Gedung Putih untuk menyatakan AS menarik diri dari kemitraan perdagangan Trans Pacific Partnership atau TPP yang beranggotakan 12 negara.
Dilansir dari laman Reuters, Selasa 24 Januari 2017, keputusan Trump untuk mengakhiri kemitraan dagang dengan TPP dinilai semakin menjauhkan AS dengan para sekutunya di Asia. Padahal, di wilayah tersebut pengaruh ekonomi China semakin meningkat di sejumlah negara.
Keputusan Trump yang sangat kontroversial tersebut, lantaran AS ingin meningkatkan industri manufaktur. Ia akan mencari satu per satu penawaran perdagangan dengan negara-negara tertentu, yang memungkinkan AS bisa menghentikan kerja sama dalam 30 hari, apabila negara bersangkutan 'bertingkah'.
"Kami akan menghentikan transaksi perdagangan konyol yang telah mengambil semua orang keluar dari negara kami dan mengambil perusahaan dari negara kami," ujar Trump.
Selain itu, Trump direncanakan akan bernegosiasi kembali dengan Kanada dan Meksiko, terkait perjanjian North America Free Trade Agreement (NAFTA), yang dijalin sejak 1994. Dan bila dua negara itu tidak setuju dengan perjanjian baru NAFTA yang diusulkan Trump, AS juga mempertimbangkan untuk keluar.
Menanggapi kebijakan Trump, ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, menilai, langkah AS yang keluar dari blok perdagangan tersebut secara tak langsung sama saja dengan membubarkan TPP. Sebab, TPP tidak akan bisa kembali berjalan tanpa kehadiran negeri Paman Sam itu.
“Pencetus dan penggerak TPP itu AS. Presiden Barack Obama yang mendorong itu. Kalau AS tidak ada, sudah tidak bisa lagi. Untung kita (Indonesia) belum ikut,” ujar David kepada VIVA.co.id.
David menilai, TPP hanya menguntungkan negara-negara seperti Vietnam dan Laos, yang saat ini mengejar pangsa pasar di negeri adidaya tersebut. Namun, bagi Indonesia, TPP bukanlah satu-satunya perjanjian perdagangan yang bisa diikuti.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan, Trump memang sedang berupaya melepaskan semua bentuk kerja sama multilateral, dan berencana membangun hubungan-hubungan bilateral dengan sejumlah negara.
