Debat Pilkada DKI Belum Sentuh Substansi
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta menilai debat kedua perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur, yang berlangsung pada Jumat, 27 Januari 2017, diklaim lebih baik dari debat pertama.
Ketiga pasangan calon (paslon), Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, sangat bersemangat memaparkan visi misi dan programnya.
Topik yang diperdebatkan pun tak kalah 'panas', reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan tata ruang kota.
Dibilang panas karena masalah ini selalu menjadi topik pembahasan menarik dan tak pernah usang, hingga ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh pasangan Ahok-Djarot.
Terlebih, dengan perolehan APBD tahun ini yang mencapai Rp70,1 triliun, seharusnya diikuti oleh pelayanan publik yang baik pula.
Komisioner Ombudsman, La Ode Ida mengatakan, debat kedua yang dipaparkan seluruh paslon hanya membahas masalah administratif alias di permukaan, dan bukan menyentuh hal yang substansial.
"Yang kemarin hanya membahas 'cover' bukan 'kulitnya'. Harusnya, mereka menjelaskan ke masyarakat kebijakan apa yang akan dijalankan ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi lebih ke action," kata La Ode kepada Kabar Petang tvOne, Minggu, 29 Januari 2017.
Berdasarkan catatan Ombudsman, pada 2016, DKI Jakarta berada di urutan ke-14 sebagai daerah yang dilaporkan. Menurut La Ode, pihaknya mendapatkan 11 laporan yang di antaranya pelayanan diskriminatif dan tidak responsif serta tidak adanya pelayanan khusus bagi warga Jakarta yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas.
"Tahun lalu Jakarta masuk zona kuning. Artinya, sudah bagus tetapi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ini pekerjaan rumah besar bagi seluruh pasangan calon untuk membuat Jakarta ramah bagi semua," ungkap La Ode.
Sementara itu, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno menjelaskan, diangkatnya tema reformasi birokrasi dalam debat kedua karena persoalan tata kelola pemerintahan cukup fundamental. Menurut dia, paparan visi misi dan program para paslon kali ini akan menentukan kualitas layanan publik ke depan.
"Kami juga mengangkat aktornya yaitu birokrat. Karena, merekalah yang akan mereformasi birokrasi serta melakukan penataan kawasan perkotaan. Akan tetapi, hasil dari debat kemarin kami serahkan ke masyarakat dan pengamat untuk menilai," tutur Sumarno.
