- Pixabay/Tigerlily
VIVA.co.id – Era digital memberikan peluang dan tantangan. Lahirnya era digital memunculkan kreativitas baru dan menyajikan potensi ekonomi yang lebih luas dan besar. Bisnis dan pelayanan pemerintah menjadi berkembang dinamis.
Tapi di sisi lain, era digital juga menjadi tantangan. Performa jaringan untuk menjalankan kehidupan digital dituntut untuk stabil dan memastikan keamanan data dan informasi.
Layaknya pepatah ‘ada gula ada semut’, berkembangnya era digital mengundang potensi kerawanan. Jaringan teknologi yang berkembang dengan kapitalisasi digital bisa menciptakan celah untuk membobol keamanan.
Tantangan ini sedang dihadapi Indonesia. Kondisi dunia siber Indonesia sedang menjadi perhatian pemerintah. Titik fokusnya adalah bagaimana menjaga jaringan siber di Tanah Air dari serangan dalam atau dari luar.
Perkara menjaga keamanan siber saat ini, memang ujian pemerintah. Sebab, pemerintah mengakui di satu sisi dunia siber terus melesat, namun Indonesia kekurangan sumber dana manusia yang ahli keamanan siber. Dalam berbagai macam masalah teknologi informasi, unsur sumber daya manusia (SDM) memegang peranan utama.
Kondisi ini menimbulkan masalah nyata dalam industri strategis, pertahanan, kesatuan bangsa, bisnis dan lainnya. Bagaimana jarinya saat 'miskin' ahli keamanan siber, Indonesia dilanda perang siber.
Bertolak dari masalah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Xynexis, pelopor lokal dalam pelayanan jaminan keamanan di Indonesia, meluncurkan program Born to Control. Program penjaringan 10 ribu kandidat gladiator keamanan siber atau 'tentara' siber Indonesia.
Program ini lahir memang dengan semangat untuk menjadi 'benteng' negara dan perusahaan Indonesia dari serangan siber.
"Tujuan utamanya, yaitu untuk menyiapkan SDM untuk bisa terjun membantu industri dan pemerintahan dalam menjaga keamanan informasi dan cyber security," kata Chariman Program Born To Control, Eva Noor kepada VIVA.co.id.
Eva mengalkulasi, setidaknya butuh 1,5 juta 'tentara' siber untuk mengamankan jaringan di Indonesia.
Bicara serangan siber, potensinya memang terus mengintai jaringan Indonesia. Faktanya serangan siber yang melanda jaringan di Indonesia bisa dilihat dari data dari Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure, atau ID-SIRTII.
ID-SIRTII mencatat sepanjang tahun lalu, ada 135,6 juta serangan siber ke jaringan Indonesia. Angka tersebut naik dari tahun lalu yang mencapai 28 juta serangan siber, dan ada 48,8 juta serangan terjadi pada 2014.
Pengamat keamanan siber Rudi Lukmanto mengatakan, data tersebut bisa dibilang data yang kasar. Sebab itu, merupakan serangan yang terdeteksi dan tercatat, di luar itu, Rudi meyakini masih banyak serangan siber yang tak terdeteksi sistem ID SIRTII.
"Itu yang termonitor, dan yang tidak termonitor dan yang berupa infeksi malware ke komputer-komputer Indonesia serta akses dari tiap komputer yang terinfeksi jumlahnya bisa jauh lebih besar, bisa miliaran," ujar Rudi kepada VIVA.co.id, Rabu 1 Februari 2017.
Kondisi tersebut bisa menjadi gambaran berapa rentannya Indonesia dihajar serangan siber dari luar maupun dalam.
Statistik tersebut menunjukkan wajah bopeng keamanan siber Indonesia itu. Untuk itu, Rudi berpandangan, memang Indonesia perlu banyak orang yang paham dan ahli dalam dunia siber, khususnya masalah keamanan siber.
Untuk itu, dia menyambut baik program Born to Control, yang bisa mengisi ruang kekurangan ahli keamanan siber di Indonesia, sekaligus bisa meningkatkan personel keamanan siber.
"Jadi, kalau ada program yang bisa bersinergi satu sama lain dalam mengisi kekosongan (jumlah ahli keamanan siber), maka bagus sekali," ujar dia.
Melihat kondisi tersebut, Rudi mengatakan, keamanan siber Indonesia tergolong sangat lemah. Menurutnya, selain kekurangan ahli, Indonesia makin lemah dengan kurangnya dukungan kelembagaan yang fokus dengan keamanan siber. Sementara di luar sudah mengintai ancaman siber yang terus menerus makin besar.
Lemahnya pertahanan keamanan siber Indonesia menjadi sorotan pakar telamatika Abimanyu Wahjoewidajat. Dia berpandangan, peluncuran program Born to Control, makin menunjukkan pemerintah sangat butuh tenaga ahli keamanan siber, sampai harus menggalang dari masyarakat.
"Ini jelas menunjukkan bahwa personel pemerintah yang ada sekarang, baik di dunia pertahanan, keamanan, maupun Kominfo, atau kementerian lain, ternyata tidak mumpuni mampu menghadapi permasalahan cyber," ujar Abimanyu kepada VIVA.co.id, Selasa 31 Januari 2017.
Meski tujuannya baik, Abimanyu mengingatkan, penggalangan ‘tentara’ siber dari masyarakat ini bisa memunculkan persoalan baru, yaitu problem moral, kepentingan, hingga aturan.
Abimanyu menuturkan, tenaga keamanan siber yang direkrut ini tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sistem kerja ‘tentara’ siber itu berbeda dengan pola kerja PNS yang mempunyai aturan acuan. Sebagai catatan, yaitu perang siber bisa datang tanpa diduga dan tanpa aturan baku.
Selanjutnya, bukan kontest hacking>>>
Ngerinya Biro 121, Senyap sampai Bikin AS Nyapnyap
Korea Utara memiliki tentara siber yang mampu menyerang musuh-musuhnya. Pasukan senyap yang bernaung di bawah Biro 121 dan bagian dari 'General Bureau of Reconnaissance'.
